zonamerahnews – Jakarta – Kabar gembira bagi calon jemaah haji! Pemerintah melalui Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M kepada para jemaah. Pernyataan ini disampaikan Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis (9/4), menggarisbawahi arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.
"Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten," ujar Irfan Yusuf, menjamin ketenangan bagi para calon tamu Allah.
Irfan Yusuf menjelaskan bahwa dinamika global yang fluktuatif, termasuk gejolak harga komoditas energi, menjadi pemicu utama potensi penyesuaian biaya operasional haji. Salah satu dampaknya adalah pengajuan penyesuaian tarif penerbangan oleh maskapai. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, misalnya, telah mengajukan revisi harga pada 30 Maret lalu, diikuti oleh Saudi Airlines sehari setelahnya.
Meski demikian, Irfan Yusuf menjamin bahwa perubahan tarif tersebut tidak akan berimbas pada beban finansial jemaah. "Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama yang tak bisa ditawar dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji.
Senada dengan Menhaj, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menanggung kenaikan biaya haji yang diakibatkan lonjakan harga avtur. Diperkirakan, APBN akan mengalokasikan sekitar Rp1,77 triliun untuk menanggulangi selisih biaya tersebut.
"Jadi kira-kira kalau ditotal itu Rp1,77 triliun. Jadi kalau ditotal antara kenaikan semuanya itu, totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun. Kita nanti lihat perhitungan ulangnya," kata Dahnil, yang berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (8/4). Ia mengakui bahwa kenaikan harga avtur memang mendorong maskapai penerbangan untuk mengajukan penyesuaian biaya bagi jemaah haji, namun pemerintah akan mengkaji lebih rinci mekanisme penanggungannya ke depan.
Di sisi lain, Irfan Yusuf juga menyampaikan optimisme terkait kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini, mengingat situasi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda. "Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji," pungkasnya, memberikan harapan positif bagi seluruh pihak yang terlibat.
