zonamerahnews – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang paling memahami kebutuhan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Rudianto menambahkan, semua lembaga tinggi negara memerlukan reformasi sebagai bentuk koreksi dan perbaikan kinerja. "Apakah itu legislatif, eksekutif termasuk yudikatif, kalau reformasi saya kira itu dalam rangka koreksi, perbaikan kinerja, bagaimana kemudian instrumen-instrumen negara ini hadir betul betul bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar politikus NasDem tersebut.
Anggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, menjelaskan bahwa reformasi kepolisian telah berjalan sejak kepemimpinan Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, reformasi yang dilakukan selama ini lebih bersifat struktural dan instrumental, sementara reformasi kultural belum terlihat secara signifikan.
"Saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri adalah reformasi kultural. Adapun reformasi struktural dan instrumental sudah dilakukan dan boleh dibilang hampir tuntas realisasinya," kata Nasir. Ia juga mendukung rencana Presiden Prabowo yang disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Nasir menjelaskan bahwa Polri telah memiliki rencana strategis lima tahunan hingga 2045. "Reformasi itu tidak ada istilah berhenti atau sudah cukup. Tetap saja harus berjalan sembari melakukan monitoring dan evaluasi," tegas politikus PKS tersebut.
Sebelumnya, Pendeta Gomar Gultom mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan membentuk tim reformasi kepolisian pasca demonstrasi berujung ricuh di bulan Agustus lalu. Hal ini disampaikan setelah Gerakan Nurani Bangsa berdialog dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9).
Selain tim reformasi kepolisian, GNB juga menyebutkan bahwa Prabowo sepakat untuk membentuk komisi investigasi independen guna mengusut kericuhan demo Agustus. Wacana reformasi kepolisian kembali menguat setelah gelombang demonstrasi Agustus lalu yang diwarnai aksi represif di sejumlah tempat, termasuk Jakarta.
