zonamerahnews – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kembali menggulirkan wacana kontroversial terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam pidatonya di acara puncak harlah PKB ke-27 di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Cak Imin mendorong agar sistem pilkada dievaluasi secara menyeluruh, bahkan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD.
Usulan ini, menurut Cak Imin, telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya," ujar Cak Imin di hadapan Prabowo yang turut hadir dalam acara tersebut.
Cak Imin berpendapat bahwa pemerintah dan DPR perlu memikirkan perbaikan tata politik nasional. Ia mendorong penyusunan undang-undang yang dapat menciptakan sistem politik yang kondusif dan mendukung percepatan pembangunan. Ia mengklaim banyak menerima aspirasi dari kader PKB yang menjabat sebagai kepala daerah, yang mengeluhkan proses pilkada yang terlalu panjang dan menghambat konsolidasi.
"Karena beberapa bupati kita tanya juga bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ungkapnya.
Menyadari bahwa usulannya akan menuai pro dan kontra, Cak Imin tetap berkomitmen untuk mendorong sistem yang efektif dalam pembangunan, meskipun harus mengorbankan beberapa aspek demokrasi yang dianggap berbelit-belit. Ia juga menyinggung isu pemisahan pilkada dan pemilihan umum yang belum menemui titik temu di DPR.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Sistem ini pernah diterapkan pada era Orde Baru sebelum akhirnya digantikan dengan pilkada langsung pada tahun 2005.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya juga sempat mengutarakan keinginan untuk mengevaluasi sistem pilkada. Dalam acara HUT ke-60 Golkar pada Desember 2024, Prabowo mencontohkan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," kata Prabowo kala itu.
