zonamerahnews – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melontarkan usulan yang cukup mengejutkan. Ia mengusulkan agar program pendidikan di barak militer untuk siswa bermasalah diterapkan secara nasional. Usulan ini muncul setelah melihat kesuksesan program serupa di Jawa Barat. Pigai menyatakan, jika program di Jawa Barat terbukti berhasil, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk membuat peraturan yang memungkinkan penerapan program ini secara masif di seluruh Indonesia.
Pigai meyakini program ini tidak melanggar HAM. Menurutnya, pendidikan di lingkungan militer justru berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, mental, produktivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa elemen-elemen tersebut sejalan dengan prinsip HAM, sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Awalnya, Kementerian HAM sempat khawatir program ini termasuk dalam kategori corporal punishment atau hukuman fisik. Namun, setelah dilakukan pengecekan, kekhawatiran tersebut terbukti salah. Pigai memastikan tidak ada hukuman fisik dalam program tersebut.
Namun, usulan ini menuai pro dan kontra. Sebelumnya, program sekolah militer di Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan bagi siswa. Ia menyarankan agar rencana tersebut ditinjau kembali. Perdebatan pun semakin memanas, apakah usulan Menteri Pigai ini akan menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru?
