zonamerahnews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya tengah mendalami berbagai strategi pengelolaan tempat tinggal yang layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Pengakuan ini muncul saat Pramono berbincang khusus di Balai Kota, Jakarta Pusat, menegaskan komitmennya terhadap isu krusial ini.
Pramono secara spesifik menyoroti program unggulan Mamdani yang berfokus pada konsep pembangunan terpadu atau mixed-use. Program ini dirancang untuk mendirikan gedung-gedung bertingkat yang peruntukannya khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah pendekatan inovatif yang menarik perhatian sang Gubernur.
Meski demikian, Pramono mengakui bahwa ketersediaan hunian di Ibu Kota sebenarnya tak kalah dari New York. Tantangan utama Jakarta justru terletak pada aspek penertiban dan kepatuhan. Seringkali, warga yang telah mendapatkan fasilitas rumah layak justru menyewakan atau bahkan memperjualbelikannya kepada pihak lain. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak menempati hunian tersebut justru tidak mendapatkannya.
Fenomena ini, menurut Pramono, sangat kentara di Rumah Susun Jagakarsa. Ia mencontohkan, ketika masyarakat yang sebelumnya tinggal di area pemakaman umum dipindahkan ke rusun strategis tersebut, banyak di antara mereka yang seharusnya menempati justru tidak tinggal di sana setelah periode gratis enam bulan hingga satu tahun berakhir.
Menyikapi permasalahan ini, Pramono telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan penataan ulang. Fokus utamanya adalah memperketat sistem administrasi agar lebih tertib, rapi, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi rusun sesuai peruntukannya.
Dalam sisa masa jabatannya, Pramono bertekad penuh untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Jakarta. Ia meyakini, kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah pusat akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Sebelumnya pada Agustus lalu, Gubernur juga telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun. Ranperda ini dirancang untuk mengembangkan rusun yang terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, layanan kesehatan, hingga transportasi umum.
Pramono menegaskan bahwa penyediaan hunian yang inklusif, adil, dan memadai adalah pilar utama dalam membangun ketahanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kebijakan perumahan ini juga diperluas untuk menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yaitu mereka yang penghasilannya di atas kriteria masyarakat berpenghasilan rendah namun masih kesulitan mengakses hunian komersial.
Perhatian terhadap krisis hunian layak dan tekanan biaya sewa juga menjadi fokus utama Wali Kota New York Zohran Mamdani. Sejak masa kampanye hingga kini menjabat, Mamdani aktif menggarisbawahi isu ini, bahkan secara langsung menerima keluhan dari para penyewa hunian melalui unggahan di media sosialnya pada Maret lalu.
