zonamerahnews.com – Guncangan hebat melanda Partai Buruh setelah Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli bersama jutaan anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia ORI memutuskan mundur massal. Keputusan mengejutkan ini memicu spekulasi luas di tengah publik mengenai arah perjuangan partai yang baru saja ditinggalkan. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Presiden Partai Buruh Said Iqbal menempati posisi strategis sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menanggapi eksodus besar-besaran ini Said Iqbal terlihat tenang. Ia menganggap pengunduran diri kader sebagai dinamika lumrah dalam kancah politik. Said memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh terkait klaim jumlah anggota yang hengkang mencapai 13 juta orang. Sikapnya ini justru menambah tanda tanya besar di benak banyak pihak.
Mundurnya Ferri dan barisan anggota ini kembali menyoroti rekam jejak Partai Buruh yang kurang gemilang. Pada Pemilu 2024 lalu partai ini gagal menembus Senayan setelah hanya meraih 064 persen suara nasional jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Sejarah kelam ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada Pemilu 2004 Partai Buruh Sosial Demokrat yang dipimpin Muchtar Pakpahan juga mengalami nasib serupa.
Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy CIGDEP Cusdiawan menganalisis kegagalan Partai Buruh tak lepas dari struktur ekonomi politik serta warisan Orde Baru. Menurutnya kaum buruh di Indonesia mengalami depolitisasi. Mereka cenderung ditempatkan sebagai subordinat dalam narasi pembangunan ekonomi negara dan terjebak dalam pusaran kompetisi oligarki. Meskipun memiliki basis sosial yang kuat buruh belum mampu menjelma menjadi kekuatan politik signifikan.
Cus menjelaskan bahwa buruh dipisahkan dari tradisi politik kelas mereka dan hanya menjadi alat kepentingan bisnis serta negara. Inilah akar masalah mengapa kekuatan sosial buruh sulit dikonversi menjadi kekuatan politik riil termasuk representasi di arena formal. Tanpa kesadaran dan politik kelas yang solid buruh mudah terfragmentasi ke identitas lain. Kapasitas institusional yang lemah juga mempermudah elite oligarki mengintervensi organisasi buruh. Pada akhirnya suara buruh hanya menjadi rebutan dalam kontestasi politik tanpa benar-benar menjadi subjek penentu perubahan struktural.
Cus juga menambahkan bahwa preferensi pemilih di era modern tidak lagi didasarkan pada kelas sosial atau setidaknya bukan faktor utama. Fenomena ini diyakini menjadi salah satu penyebab utama mengapa Partai Buruh selalu kesulitan meraih simpati publik dalam setiap pemilihan umum.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyoroti fragmentasi gerakan di internal Partai Buruh. Menurutnya partai yang kuat seharusnya mampu merangkul berbagai faksi dan organisasi untuk membangun struktur yang kokoh. Agung juga mengemukakan bahwa mayoritas partai politik di Indonesia sukses dengan mengandalkan ceruk suara berbasis identitas seperti suku agama atau ras. Berbeda dengan Partai Buruh yang terikat pada kelompok profesi sehingga ceruk pemilihnya menjadi lebih sempit.
Agung menjelaskan bahwa populasi pekerja di Indonesia didominasi sektor informal seperti pertanian perikanan dan perkebunan. Kelompok ini cenderung tidak memiliki afiliasi kuat dengan sektor perindustrian yang menjadi basis Partai Buruh. Selain itu minimnya tokoh karismatik juga menjadi kendala. Sebuah partai membutuhkan figur kuat untuk menarik massa namun Partai Buruh belum memiliki sosok sentral yang mampu menjadi magnet. Akibatnya publik di tiap daerah pemilihan lebih memilih tokoh buruh lokal yang dianggap relevan dengan kebutuhan mereka.
