zonamerahnews.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerukan sebuah strategi jitu untuk mendongkrak perekonomian daerah. Menurutnya, kunci utama terletak pada pengoptimalan program hunian bagi masyarakat, yang diyakini mampu memutar roda ekonomi dari berbagai lini, mulai dari perbankan, pengembang properti, hingga pedagang material bangunan, sekaligus membuka banyak lapangan kerja baru.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Tito menegaskan bahwa jika permasalahan perumahan dapat ditangani secara komprehensif, selain mengatasi isu kemiskinan dan kesulitan masyarakat, hal ini juga akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berputar dinamis.
Hingga kini, sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi defisit antara permintaan dan pasokan hunian layak. Kondisi ini mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengamanatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar mempercepat penyelesaian persoalan krusial tersebut. Tito mengingatkan bahwa upaya ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Keterlibatan aktif daerah disebut akan mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Mengandalkan kas daerah semata dinilai tidak cukup untuk menjangkau program perumahan secara luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyederhanakan proses perizinan. Salah satunya dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), diikuti dengan penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diharapkan dapat memicu semangat para pengembang untuk membangun hunian, sekaligus memudahkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi mereka.
Mendagri kemudian menyayangkan minimnya penerbitan PBG bagi MBR di banyak wilayah Papua. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada pemerataan akses hunian layak yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, jumlah MPP di wilayah Papua juga dinilai relatif terbatas. Tito menyarankan agar daerah yang belum memiliki MPP dapat mencontoh keberhasilan dua kabupaten di Bali, yakni Badung dan Gianyar, dalam mengelola pusat layanan publik secara terintegrasi. Di sana, berbagai layanan seperti pengurusan SIM, paspor, hingga imigrasi dapat diakses dengan cepat dan efisien, bahkan dengan petugas yang tidak berseragam, menunjukkan efektivitas pelayanan yang maksimal.
