zonamerahnews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ramai-ramai angkat bicara terkait wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek. Rencana ini memicu perdebatan sengit mengenai keberlanjutan layanan transportasi publik, kondisi keuangan daerah, serta daya beli masyarakat.
Dwi Rio Sambodo dari Komisi B DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya kajian mendalam. Sebelum keputusan final diambil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan efisiensi operasional dan tata kelola subsidi telah berjalan optimal. Menurut Rio, perubahan tarif memang wajar mengingat harga tiket saat ini sudah bertahan sangat lama. Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang kini menghadapi penyesuaian dan pengurangan dana dari pemerintah pusat.
Senada, Muhammad Taufik Zulkifli, anggota Komisi B lainnya, melihat potensi pengurangan beban subsidi transportasi yang besar jika tarif Transjabodetabek disesuaikan. Tarif Rp3.500 yang berlaku sejak 2005 dinilai sudah usang. Ia menambahkan bahwa layanan Transjakarta untuk warga di luar Jakarta seperti Bogor Depok Tangerang dan Bekasi selama ini disubsidi APBD DKI Jakarta sehingga kenaikan tarif menjadi hal yang masuk akal. Namun, keduanya sepakat bahwa kebijakan ini tidak boleh sampai membebani masyarakat terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo turut memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Berita yang menyebutkan kenaikan drastis hingga Rp10 ribu atau Rp15 ribu untuk semua rute dianggap tidak tepat. Pramono menjelaskan hanya rute-rute tertentu yang akan disesuaikan, seperti rute Blok M menuju Bandara Soekarno Hatta.
Meskipun rincian rute dan besaran tarif belum diumumkan, Gubernur Pramono berjanji bahwa penyesuaian ini tidak akan memberatkan warga baik di Jakarta maupun daerah penyangga. Baginya kenyamanan pengguna Transjabodetabek adalah prioritas utama bukan sekadar perubahan harga. Ia juga membuka peluang untuk menambah kategori baru dalam daftar 15 golongan yang saat ini menikmati fasilitas transportasi umum gratis di ibu kota. Pramono memastikan pertimbangan matang akan dilakukan termasuk skema tarif berdasarkan jarak agar masyarakat tidak kembali beralih ke kendaraan pribadi.
