zonamerahnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah disorot tajam menyusul mencuatnya polemik aduan warga di aplikasi JAKI yang ditindaklanjuti dengan bukti foto rekayasa kecerdasan buatan (AI). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas dalang di balik manipulasi ini, memastikan bahwa pemeriksaan menyeluruh sedang berjalan untuk membongkar semua pihak yang terlibat.
Pramono menjelaskan kepada zonamerahnews.com di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4), bahwa Inspektorat DKI kini sedang mendalami berbagai pihak. Mulai dari lurah, seorang ibu yang disebut-sebut di Kalisari, hingga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Suku Dinas terkait, semuanya akan dimintai keterangan. Ia menjamin, "Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab."

Sebelumnya, sorotan publik sempat mengarah pada petugas PPSU yang bahkan dikabarkan telah menerima sanksi teguran berupa SP1. Namun, Pramono dengan keyakinan penuh membela ‘pasukan oranye’ tersebut. Ia menegaskan bahwa PPSU bukanlah pihak yang memiliki kapasitas atau keahlian untuk merancang dan memanipulasi teknologi AI. "Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga nggak bisa. PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya," tegas Pramono.
Dengan demikian, fokus penyelidikan kini mengerucut pada pencarian ‘aktor intelektual’ di balik insiden ini. Pihak yang dengan sengaja merakit, mendistribusikan, dan mengunggah konten manipulatif tersebut ke ranah publik adalah target utama yang harus dibongkar oleh tim Inspektorat.
Pramono juga menekankan bahwa proses penelusuran oleh Inspektorat akan terus berlanjut tanpa pandang bulu. Bahkan, meskipun pimpinan wilayah setempat, dalam hal ini lurah, telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf, investigasi tidak akan berhenti. "Yang saya minta untuk didalami, dicarikan siapa yang melakukan AI-nya itu kemudian yang meng-upload-nya. Dan walaupun ibu lurahnya sudah minta maaf, saya tetap minta untuk Inspektorat mendalami hal ini," tegasnya.
Polemik ini bermula dari laporan warga mengenai masalah parkir liar di salah satu perumahan di Jakarta Timur. Dalam foto aduan yang dilampirkan, terlihat deretan mobil terparkir bebas di bahu jalan dengan seorang petugas PPSU di lokasi. Namun, kejanggalan mencolok muncul pada foto bukti tindak lanjut di aplikasi JAKI: deretan mobil memang menghilang, tetapi sudut pengambilan gambar tetap sama persis. Selain itu, detail pada pakaian petugas di foto tersebut juga tampak tidak wajar, menguatkan dugaan adanya rekayasa kecerdasan buatan untuk memanipulasi penyelesaian masalah. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi Pemprov DKI Jakarta akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan publik, terutama yang melibatkan teknologi.

