zonamerahnews – Indonesia akan mengukir sejarah dengan mengambil alih kepemimpinan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat prestisius ini dengan penuh netralitas dan objektivitas. Ini adalah kali pertama bagi Indonesia memegang posisi strategis tersebut sejak Dewan HAM PBB dibentuk.
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 terjadi secara aklamasi, mencerminkan kepercayaan penuh dari Kelompok Asia Pasifik (APG). "Pemerintah RI sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan ini, menandai kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB," ujar Yusril kepada awak media pada Sabtu (10/1), sebagaimana dikutip oleh zonamerahnews.com.
Yusril menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia, komunitas internasional dapat mengharapkan pendekatan yang adil dan tidak memihak dalam menangani berbagai isu krusial terkait HAM. "Kami berharap Indonesia akan sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia," tambahnya.
Kepercayaan global ini, menurut Yusril, bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia menyebutnya sebagai buah dari rekam jejak panjang dan konsistensi Indonesia dalam memajukan isu HAM, baik di kancah domestik maupun internasional, sejak awal era reformasi.
Mengenang kembali masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di awal tahun 2000-an, Yusril menceritakan bagaimana Indonesia aktif berpartisipasi dalam Komisi HAM PBB di Jenewa. Kala itu, ia sendiri hadir dua kali untuk memberikan klarifikasi atas tekanan internasional terkait isu pelanggaran HAM berat, termasuk Peristiwa Santa Cruz dan berbagai insiden yang terjadi pasca-Reformasi 1998.
Komitmen Indonesia juga diperkuat dengan pembentukan institusi dalam negeri yang solid, seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Undang-Undang Pengadilan HAM, hingga pembentukan Kementerian HAM. Semua ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
"Karena kepedulian kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB," pungkas Yusril.
Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 berlangsung dalam pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026. Momen ini menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari diplomasi panjang dan terkoordinasi, baik melalui perwakilan di luar negeri maupun pendekatan diplomatik dengan negara-negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto dikenal sebagai diplomat senior dengan rekam jejak mentereng, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
