zonamerahnews.com – Sebuah drama politik di Tapanuli Tengah nyaris mengorbankan rakyat yang sedang berjuang melawan dampak bencana namun kini ada titik terang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung memediasi perseteruan panas antara DPRD dengan Bupati Masinton Pasaribu sebuah langkah penting untuk menyelamatkan warga dari dampak buruk perbedaan pandangan politik. Tito menegaskan perbedaan sikap tidak boleh mengganggu operasi kemanusiaan apalagi saat masyarakat masih dalam masa pemulihan pascabanjir dahsyat.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ia telah menemui kedua belah pihak baik legislatif maupun eksekutif di Tapteng. Tujuannya sangat jelas agar mereka bersatu padu bergotong royong fokus pada pemulihan daerah yang terdampak bencana. "Saya datang ke sana untuk memediasi jangan sampai perbedaan politik justru menghambat upaya penyelamatan masyarakat" ujar Tito setelah rapat di kompleks parlemen beberapa waktu lalu. Ia menambahkan kebersamaan sangat vital dalam menghadapi musibah apalagi sebagian warga terpaksa kembali mengungsi akibat banjir susulan.
Perdebatan sengit ini sempat menghambat realisasi anggaran pemulihan bencana yang sebenarnya sudah digelontorkan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo telah mencairkan dana sebesar Rp123 miliar pada April lalu ditambah Rp14 miliar lagi di bulan Agustus. Namun Tito menyayangkan realisasinya masih minim salah satunya karena tarik ulur dengan DPRD. "Anggaran sudah besar tetapi realisasinya masih kecil karena perdebatan dengan DPR jangan sampai ini terjadi" tegasnya.
Sebelumnya lima fraksi di DPRD Tapteng yaitu NasDem Golkar Gerindra PAN dan PKB menyuarakan wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu. Mereka menuding roda pemerintahan berjalan tidak optimal serta pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional. Juru Bicara lima fraksi Hazmi Arif Simatupang menyebut adanya dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Selain itu penanganan bencana banjir juga menjadi sorotan utama mereka menilai respons pemerintah daerah lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal. "Kami mempertimbangkan langkah politik pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu" kata Hazmi pada awal September.
Namun kabar terbaru membawa angin segar DPRD Tapteng akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan wacana pemakzulan tersebut. Mereka telah mengadakan rapat dengan tim anggaran Pemkab Tapteng dan berhasil mencapai kesepakatan terkait 10 poin permintaan DPRD yang sebelumnya sempat dipangkas oleh Pemkab. Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar Joneri Sihite menjelaskan bahwa pemakzulan itu memang masih sebatas wacana dan prosesnya pun sangat panjang jika benar-benar ingin dilanjutkan. Keputusan ini diharapkan membawa stabilitas baru bagi Tapteng agar fokus utama kembali pada kesejahteraan rakyat dan pemulihan pascabencana.
