zonamerahnews.com – Kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak yang lebih panas. Mabes Polri secara resmi mengonfirmasi bahwa dugaan tindak pidana makar dalam rangkaian peristiwa tersebut telah naik status ke tahap penyidikan. Langkah tegas ini diambil setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya unsur pidana yang mengarah pada upaya makar terhadap negara.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa tim penyidik tengah bergerak cepat mendalami seluruh kemungkinan yang ada. Fokus utama saat ini adalah melacak keberadaan pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan ilegal tersebut. Polisi ingin memastikan apakah ada pihak lain selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut menikmati atau mengendalikan informasi hasil penyadapan tersebut.

Demi mengusut tuntas skandal besar ini Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim. Langkah ini menunjukkan komitmen serius kepolisian dalam membersihkan institusi dari praktik ilegal yang membahayakan stabilitas nasional.
Hingga saat ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka utama. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku eks Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku eks Kadiv Hukum Polri Irjen Eko Hadi Santoso selaku eks Direktur Tindak Pidana Narkoba serta Irjen Slamet Uliandi selaku eks Kadiv TIK Polri.
Para tersangka tersebut kini menghadapi ancaman hukuman berat melalui jeratan Pasal 258 KUHP serta Pasal 332 KUHP dan Undang-Undang ITE. Sejauh ini tiga dari empat tersangka telah mendekam di Rutan Mako Brimob Mabes Polri sementara Slamet masih dalam proses hukum lebih lanjut. Salah satu dampak nyata dari kasus ini adalah jatuhnya sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat terhadap Ahrie Sonta.
Penyelidikan ini juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa Presiden Prabowo bukan satu-satunya target. Polisi menemukan bukti bahwa penyadapan ini juga menyasar sejumlah menteri tokoh politik pengusaha hingga kalangan media dan tokoh masyarakat lainnya yang membuat skala kasus ini menjadi sangat luas dan mengkhawatirkan.

