zonamerahnews.com – Dunia imigrasi Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum yang melibatkan dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Silmy Karim yang kini berstatus terdakwa dalam kasus besar ini memberikan pembelaan mengejutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menyebut bahwa praktik pungutan liar dalam pengurusan izin tinggal tersebut ternyata sudah menjadi rahasia umum dan berlangsung jauh sebelum ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2018 lalu.
Dalam keterangannya di hadapan awak media, Silmy menegaskan bahwa dirinya justru merupakan sosok yang berupaya keras memberantas praktik lancung tersebut. Ia mengklaim memiliki bukti kuat mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya untuk memutus rantai pungli, salah satunya melalui peluncuran aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing atau Molina. Menurutnya, sistem digital ini dirancang khusus agar pemohon tidak perlu lagi bertemu langsung dengan petugas guna meminimalisir peluang terjadinya transaksi ilegal.

Silmy merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi dalam perkara ini. Ia membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat atau memberikan instruksi terkait pemerasan yang nilainya mencapai angka fantastis Rp168,9 miliar tersebut. Mantan Wakil Menteri Imigrasi ini menyatakan bahwa kebijakan yang ia buat justru bertujuan untuk meniadakan peran biro jasa karena semua proses kini bisa dilakukan secara mandiri melalui sistem daring.
Senada dengan kliennya, tim kuasa hukum Silmy, Dodi Abdulkadir, menjelaskan bahwa keterangan saksi di persidangan justru menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak biro jasa dengan oknum petugas, bukan sebuah pemaksaan dari pihak otoritas. Ia menekankan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dapat dikaitkan dengan Silmy dalam skandal ini.
Kasus ini sendiri mencakup sejumlah nama pejabat tinggi lainnya yang turut terseret dalam dakwaan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi berupa uang tunai serta saham dalam jumlah yang sangat besar. Persidangan ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas layanan keimigrasian di tanah air.

