zonamerahnews.com – Dunia politik tanah air mendadak gempar setelah munculnya desakan kuat untuk menguji posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kursi kekuasaan. Kabar mengejutkan ini mencuat setelah delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dijadwalkan akan dibahas dalam Sidang Paripurna pada Kamis besok.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas polemik ijazah sang Wakil Presiden yang dinilai bermasalah dan dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin negara. Isu ini bahkan telah memicu percikan wacana pemakzulan yang bisa mengguncang stabilitas pemerintahan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengonfirmasi bahwa proses hukum di parlemen akan segera berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan bahwa dokumen usulan tersebut telah ditandatangani oleh sedikitnya 120 anggota dewan dari berbagai partai politik. Jumlah ini jauh melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang.
Secara teknis, kekuatan politik yang mengusulkan hal ini sangat solid. Tercatat ada 14 orang dari PDIP, 11 orang dari Golkar, 11 orang dari Gerindra, 18 orang dari PKB, 19 orang dari Nasdem, 28 orang dari PKS, 1 orang dari PAN, serta 18 orang dari Demokrat yang ikut meneken dokumen tersebut.
Sesuai dengan aturan dalam UU MD3, jika usulan ini diterima dalam sidang paripurna, DPR akan segera membentuk panitia khusus untuk mendalami persoalan tersebut. Jika panitia khusus menemukan bukti kuat bahwa Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, maka persoalan ini tidak akan berhenti di parlemen saja.
DPR memiliki kewenangan untuk menyeret kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menentukan nasib kepemimpinan nasional. Kini seluruh mata tertuju pada hasil sidang besok yang diprediksi akan menjadi titik balik sejarah politik Indonesia.
