zonamerahnews.com – Gelombang protes terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak delapan fraksi di DPR RI secara serentak bersiap melayangkan sikap bersama untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP pada Rabu siang ini. Langkah besar ini diambil sebagai respons atas isu yang tengah menyedot perhatian publik secara luas.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa proses pengumpulan tanda tangan dukungan terus mengalami peningkatan signifikan. Menurutnya, kesepakatan antar fraksi telah tercapai setelah sebelumnya masing-masing partai melakukan pembahasan internal mengenai usulan hak tersebut.
Hingga saat ini jumlah anggota dewan yang memberikan dukungan tanda tangan telah melampaui angka 50 orang. Jumlah ini jauh melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan undang-undang yakni hanya 25 anggota. Fenomena ini menunjukkan adanya konsensus kuat di antara partai politik untuk memproses isu ini secara resmi di meja parlemen.
Secara hukum penggunaan hak ini memiliki landasan kuat dalam UUD 1945 dan UU MD3. Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kondisi di mana seorang wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Mekanisme ini tidaklah sederhana karena setelah usulan masuk, keputusan akhir harus disahkan melalui Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR. Jika langkah ini berhasil disepakati, maka proses hukum akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya dibawa ke Sidang Istimewa MPR untuk menentukan nasib kepemimpinan nasional.
