zonamerahnews.com – Dunia politik tanah air mendadak gempar setelah mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto. Skandal besar ini tidak hanya melibatkan pejabat tinggi negara, tetapi juga merambah ke tokoh politik, pimpinan media, hingga aktivis kemasyarakatan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terkait kegaduhan ini. Ia secara tegas meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, transparansi adalah kunci utama karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Kasus yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri ini tergolong sangat serius. Berdasarkan hasil penyidikan, operasi penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Ironisnya, penyidik telah menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus ini.
Nama-nama besar seperti eks Kapolri sekaligus KSP Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso kini tengah berhadapan dengan hukum. Selain itu, seorang inisial SU juga ikut terseret karena diduga berperan sebagai koordinator dalam mengelola hasil penyadapan tersebut.
Di tengah situasi yang memanas, Haedar Nashir memberikan dukungan penuh kepada Presiden agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi. Ia menekankan bahwa stabilitas negara harus tetap terjaga demi kepentingan rakyat banyak.
Haedar juga mengimbau masyarakat luas agar tetap tenang dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tetap dijaga dalam ruang diskusi yang sehat tanpa harus menciptakan konfrontasi di akar rumput. Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan nasional di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung.
