zonamerahnews.com – Sebuah realitas mengejutkan kini membayangi sektor pendidikan dasar di Indonesia. Banyak sekolah dasar negeri (SDN) di berbagai daerah menghadapi fenomena minimnya pendaftar siswa baru, sebuah kondisi yang memicu keprihatinan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Lembaga legislatif mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan distribusi satuan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyuarakan kekhawatirannya. Ia menekankan pentingnya penataan ulang yang cermat terhadap persebaran unit pendidikan. Menurut Lalu, sepinya peminat di sejumlah sekolah negeri bukanlah semata-mata karena menurunnya daya tarik institusi tersebut, melainkan akibat dari serangkaian faktor kompleks yang saling berkaitan.
Lalu menjelaskan bahwa penurunan angka kelahiran nasional, pergeseran populasi penduduk, serta distribusi sekolah yang tidak proporsional menjadi penyebab utama. Selain itu, kualitas dan daya saing masing-masing satuan pendidikan juga turut memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih tempat belajar bagi anak-anak mereka.
Untuk mengatasi persoalan ini, Lalu Irfani mendesak pemerintah agar melakukan pemetaan kondisi yang akurat di setiap wilayah. Data yang komprehensif dianggap krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, guna memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin hak anak untuk memperoleh akses pendidikan.
Dari sudut pandang DPR, pemerintah harus meninjau kembali tata letak dan keberadaan sekolah-sekolah dengan hati-hati. Prioritas utama harus tetap pada jaminan akses pendidikan bagi seluruh anak. Evaluasi mendalam terhadap potensi penggabungan sekolah, peningkatan standar mutu pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan fasilitas dan infrastruktur, mutlak dilakukan secara terukur.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat juga dianggap esensial. Solusi yang dihasilkan tidak hanya diharapkan efisien dari sisi anggaran, tetapi juga mampu menjamin layanan pendidikan yang optimal dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Kondisi miris ini bukan sekadar wacana. Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, sejumlah sekolah melaporkan jumlah siswa baru yang sangat sedikit. Di Bandar Lampung, misalnya, SD Negeri 1 Gedung Meneng di Kecamatan Rajabasa hanya menerima dua peserta didik baru untuk kelas satu. Meski demikian, para guru tetap menyambut mereka dengan semangat saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung.
Situasi serupa juga terjadi di Jawa Tengah. SD Negeri Purwoyoso 01 di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, hanya kedatangan tiga siswa baru. Lebih jauh di Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat setidaknya 24 SD memiliki jumlah rombongan belajar kurang dari separuh kapasitas yang tersedia. Ini menunjukkan skala masalah yang cukup luas dan mendesak untuk segera ditangani.
