zonamerahnews.com – Partai Golkar memberikan tanggapan lugas terkait manuver politik PDI Perjuangan yang menyatakan diri sebagai "partai penyeimbang" terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan posisi yang diambil PDIP namun menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat luas.
Sarmuji menyampaikan bahwa Golkar menghormati setiap keputusan politik yang diambil. "Terserah PDI Perjuangan saja, mau mengambil posisi apa silakan. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan memberikan penilaian," ujar Sarmuji saat dimintai keterangan. Ia menambahkan bahwa dalam pandangannya, politik adalah tentang sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat internal yang menjelaskan secara rinci posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Surat bertanggal 1 Juli 2026 tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Dalam dokumen tersebut Megawati menguraikan bahwa konsep partai penyeimbang telah ia sampaikan sejak Kongres VI PDIP di Bali pada 1 Agustus 2025. Ia menekankan bahwa Indonesia dengan sistem presidensialnya tidak mengenal dikotomi oposisi dan koalisi dalam pengertian tradisional. Menurutnya demokrasi Indonesia tidak didasarkan pada blok-blok kekuasaan melainkan berlandaskan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Megawati juga menjelaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak sepenuhnya ditentukan oleh dukungan mayoritas di parlemen. Presiden tidak dapat digulingkan hanya karena kehilangan dukungan politik di DPR kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang diatur konstitusi. Hal ini berbeda jauh dengan sistem parlementer di mana pemerintahan dibentuk oleh koalisi mayoritas dan harus senantiasa mempertahankan kepercayaan legislatif.
Lebih lanjut Megawati mengaitkan sikap partainya dengan pemikiran Giovanni Sartori yang memperkenalkan konsep "responsible opposition" atau oposisi yang bertanggung jawab. Konsep ini menekankan bahwa oposisi tidak hanya sekadar menolak dan mengkritik tetapi juga memiliki kesadaran untuk memikul tanggung jawab terhadap stabilitas sistem pemerintahan. Ia mengkritik keras "irresponsible opposition" yang hanya menjadikan penolakan sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan dampak pada stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan landasan konstitusional pengalaman historis dan kerangka teoretis tersebut PDI Perjuangan memilih untuk menggunakan istilah "partai penyeimbang" sebagai identitas politiknya.
