zonamerahnews – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran kebijakan efisiensi energi. Wacana penerapan Work From Home (WFH) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang muncul di tengah gejolak global dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak bijak jika diterapkan pada dunia pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pentingnya efisiensi energi di tengah dinamika global yang dipicu oleh konflik seperti perang antara Iran dengan AS dan Israel. Konflik ini, yang berpotensi memengaruhi pasokan minyak global dan menaikkan harga, memang menuntut respons dari pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa pendidikan harus dikecualikan dari langkah-langkah efisiensi yang berpotensi merugikan.
"Kami menilai bahwa pembelajaran tatap muka memang harus tetap menjadi prioritas utama," tegas Lalu kepada wartawan pada Jumat (27/3), seperti dikutip dari zonamerahnews.com.
Menurut Lalu, pengalaman selama pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa PJJ memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas akademik dan pembentukan karakter peserta didik. Risiko "learning loss" atau hilangnya kemampuan belajar akibat kurangnya interaksi langsung sangat nyata dan perlu dihindari.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini sistem zonasi sekolah telah berjalan efektif, yang berarti mayoritas siswa memiliki jarak tempuh yang relatif dekat dari rumah ke sekolah. Oleh karena itu, dampak konsumsi energi dari transportasi siswa dinilai tidak signifikan. "Mempertahankan kegiatan belajar mengajar secara langsung adalah langkah yang proporsional," jelasnya.
Dukungan terhadap pembelajaran tatap muka penuh juga datang dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang telah memastikan kegiatan belajar mengajar akan kembali berlangsung secara tatap muka penuh per April 2026. Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi pendekatan pemerintah yang fleksibel, di mana PJJ hanya diterapkan secara terbatas dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran tertentu.
"Kegiatan praktikum dan pembelajaran yang membutuhkan interaksi langsung, tentu tetap harus dilakukan secara tatap muka agar kualitas pembelajaran tetap terjaga," tuturnya.
Oleh karena itu, Komisi X DPR RI meminta agar ke depannya tidak ada lagi wacana efisiensi yang menyasar sektor pendidikan dalam bentuk apapun. Meskipun kebijakan efisiensi energi penting dalam merespons dinamika global, keputusan untuk menjaga pembelajaran tatap muka adalah langkah bijak yang memastikan hak belajar siswa dan kualitas pendidikan nasional tetap terlindungi.
Wacana WFH ini muncul seiring dengan kekhawatiran akan dampak konflik di Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz, yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia sendiri sedang mengkaji berbagai opsi penghematan energi. Beberapa negara, seperti Filipina, telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai respons terhadap kondisi serupa. Namun, DPR RI berpandangan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi korban dari upaya penghematan tersebut.
