zonamerahnews – Amnesty International Indonesia menuding pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah bergeser dari demokrasi elektoral menjadi otoritarianisme elektoral. Tuduhan ini didasarkan pada laporan V-Dem Institute yang menyebutkan bahwa Indonesia tak lagi bisa dikategorikan sebagai negara demokrasi meski tetap melaksanakan pemilu.
Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menyoroti lambannya penanganan kasus tewasnya demonstran dalam aksi unjuk rasa Agustus lalu. Ia mengkritik kurangnya investigasi dan keadilan dalam insiden tersebut, serta menilai DPR tak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.
Menanggapi kritik tersebut, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, membantah bahwa DPR kehilangan fungsi pengawasan. Ia mengklaim bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap berjalan melalui rapat komisi dan sikap kritis anggota dewan. Wihadi menambahkan bahwa pemerintahan saat ini masih dalam masa transisi dan memerlukan penyesuaian.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai dengan berbagai program strategis, namun juga menuai kritik. Survei Celios menunjukkan bahwa kinerja kabinet belum memenuhi ekspektasi publik, dengan skor 3 dari 10. Mayoritas responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka stagnan atau bahkan memburuk. Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam.
Di sisi lain, Prabowo mengklaim bahwa angka kemiskinan dan pengangguran telah menurun selama masa pemerintahannya. Ia menyebut angka kemiskinan 8,47 persen sebagai rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia. Meskipun demikian, Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan berpuas diri dan akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
