zonamerahnews.com – Langkah besar baru saja diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani krisis sampah yang kian mendesak. Melalui kesepakatan terbaru, kedua wilayah ini resmi memperpanjang masa kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk durasi lima tahun ke depan.
Keputusan strategis ini ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Balai Kota Jakarta pada Senin 26 Oktober. Sinergi ini bukan sekadar urusan pembuangan limbah, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan fasilitas penanggulangan bencana.
Pramono Anung menekankan bahwa persoalan sampah adalah tantangan kolektif yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dengan volume sampah Jakarta yang menembus angka 9.000 ton setiap harinya, kolaborasi antardaerah menjadi kunci utama untuk meringankan beban Bantargebang yang sudah bertahun-tahun menampung timbunan sampah.
Menariknya, Jakarta kini tengah bertransformasi untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, gerakan pemilahan sampah dari sumbernya mulai membuahkan hasil nyata dengan berkurangnya kiriman sampah hingga 500 ton per hari. Tak hanya itu, teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF di Rorotan dan Bantargebang terus dikembangkan, bahkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik kini tengah dalam radar pemerintah.
Meski demikian, tantangan besar tetap membayangi yakni tumpukan sampah lama yang sudah menggunung di Bantargebang. Untuk itu, skema kompensasi pengelolaan juga telah diatur secara mendalam dalam perjanjian ini. Dana kompensasi yang bersumber dari APBD DKI Jakarta akan diprioritaskan untuk pemulihan lingkungan serta penanganan dampak sosial yang muncul akibat operasional TPST tersebut. Melalui pengawasan ketat berbasis Indikator Kinerja Utama, diharapkan kerja sama ini mampu menciptakan solusi jangka panjang bagi kedua wilayah.
