zonamerahnews.com – Dunia politik Indonesia kembali digegerkan sebuah wacana revolusioner yang bisa mengubah wajah Pemilu 2029 secara drastis Isu pemisahan pemilihan legislatif dan presiden kini menjadi sorotan tajam dan Partai Solidaritas Indonesia PSI langsung angkat bicara Melalui Ketua Bidang Politik DPP Bestari Barus PSI menyoroti keras dugaan inkonsistensi para pembuat undang undang di parlemen
Bestari dengan nada tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap lembaga legislatif Menurutnya wacana ini mencerminkan sebuah pola kebijakan yang seolah tak pernah tuntas Kok tidak selesai selesai ya urusan pemilu ini ujarnya mempertanyakan Ia bahkan menyayangkan mengapa undang undang pemilu selalu menjadi objek perubahan menjelang setiap kontestasi politik padahal banyak pembuatnya mungkin masih orang yang sama
Usulan kontroversial ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Doli berpendapat tegas bahwa ketiga jenis pemilu di Indonesia yakni pemilihan legislatif presiden dan kepala daerah sebaiknya tidak disatukan Ia membeberkan tiga alasan kuat di balik pemikirannya Pertama pemisahan akan menjaga fokus masyarakat agar tidak terpecah belah saat memilih wakil rakyat pemimpin negara dan kepala daerah Kedua Doli menyoroti masalah legitimasi pilpres yang kerap bergantung pada hasil pileg lima tahun sebelumnya sebuah rentang waktu terlalu panjang dan rentan perubahan sikap politik Ketiga pemisahan ini diyakini akan secara signifikan mengurangi beban berat penyelenggara pemilu
Respons terhadap gagasan Golkar ini pun beragam Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menyatakan dukungan mereka Namun PDIP memberikan catatan penting bahwa hasil pemilihan legislatif tidak boleh lagi menjadi penentu mutlak tiket pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden
