zonamerahnews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari akhirnya buka suara terkait polemik istilah ‘Londo Ireng’ yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Di Surabaya, Selasa (28/7), Qodari secara tegas meminta awak media untuk tidak terpaku pada kontroversi sebutan tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk mengalihkan perhatian pada inti dan substansi pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden.
Menurut Qodari, rangkaian pidato Presiden Prabowo selalu konsisten membela kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin negara itu memiliki tujuan mulia untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai isu krusial menjadi sorotan utama dalam setiap orasi Prabowo. Qodari menyebut, Presiden tak henti-hentinya menyuarakan peningkatan taraf hidup petani dan nelayan, penguatan ketahanan pangan melalui swasembada beras, hingga jaminan ketahanan energi dengan program B50. Tak hanya itu, inisiasi proyek Blok Masela yang sempat tertunda puluhan tahun kini mulai digarap. Prabowo juga berani membongkar praktik culas under invoicing dan transfer pricing yang ditengarai merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sebuah langkah berani untuk menghentikan kebocoran anggaran.
Ketika disinggung mengenai desakan sejumlah organisasi profesi jurnalis yang menuntut permohonan maaf dari Presiden, Qodari memilih untuk tidak memberikan jawaban lugas. Ia juga enggan merinci data yang mendasari pernyataan kontroversial Prabowo. Berulang kali, ia hanya kembali menegaskan pentingnya meninjau esensi dari pidato Presiden, bukan pada diksi yang memicu perdebatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang sempat melontarkan istilah ‘Londo Ireng’ untuk menyindir pihak-pihak yang dinilainya tidak patriotik. Dalam pidatonya di Puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7), Prabowo menyamakan para kritikus modern seperti wartawan, pengamat, dan LSM dengan pribumi yang pada era kolonial dianggap berkhianat karena bekerja untuk penjajah Belanda. Ia bahkan mempertanyakan sumber pendanaan mereka, "Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?"
Prabowo juga mengkritik media yang dianggapnya cenderung mengabaikan fakta positif. Ia mencontohkan, meski pemerintahannya telah merenovasi lebih dari 67 ribu bangunan sekolah di seluruh Indonesia, beberapa media justru menyoroti satu atau dua sekolah yang belum tersentuh perbaikan. Presiden bahkan menginstruksikan agar tahun depan jumlah sekolah yang diperbaiki bisa mencapai 100 ribu unit, namun ia merasa upaya tersebut kurang mendapat apresiasi seimbang.
