zonamerahnews.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan tegas menepis segala tudingan yang menyebut partainya sebagai arsitek di balik gelombang demonstrasi yang mengguncang berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun terakhir. Menurut Hasto, klaim semacam itu justru mencerminkan rapuhnya sistem tata kelola pemerintahan yang cenderung mencari kambing hitam saat dihadapkan pada masalah krusial.
Pernyataan lugas ini disampaikan Hasto di sela-sela acara ujian disertasi tahap II (terbuka) seorang pengamat politik terkemuka, Pangi Syarwi Chaniago, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada Senin lalu. Hasto menekankan bahwa kecenderungan untuk menjustifikasi diri dan mencari pihak lain sebagai biang keladi setiap kali muncul persoalan merupakan indikasi kuat dari watak kekuasaan yang otoriter.
Ia bahkan menyamakan pola ini dengan peristiwa kelam 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli. Kala itu, kata Hasto, berbagai pihak berupaya keras menemukan "tumbal" untuk menutupi borok internal kekuasaan. Narasi "kambing hitam" pada tragedi Kudatuli itu, lanjutnya, berujung pada penangkapan sejumlah aktivis. Padahal, akar permasalahan sesungguhnya terletak pada tata kelola negara yang telah melenceng, tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi kekuasaan, melainkan mempertahankan status quo semata.
Lebih jauh, Hasto menyoroti kondisi demokrasi di Tanah Air yang disebutnya mengalami kemunduran signifikan. Mengutip hasil penelitian V-Dem Institute, Indonesia kini tidak lagi dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh, terutama akibat menguatnya "otoritarianisme legal". Hasto mengkritik bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang bekerja dalam nuansa otoritarian populis, turut mengubah esensi kekuasaan.
Ia membedakan antara guncangan eksternal, seperti pertarungan Perang Dingin 1965 yang berujung pada pembubaran PKI, dengan guncangan internal. Guncangan internal, menurutnya, lahir dari perubahan perilaku politik penguasa yang merasa berhak mengklaim kebenaran mutlak atas dasar kekuasaan yang dimilikinya.
PDIP, kata Hasto, menjadikan momentum peringatan 27 Juli sebagai pengingat kolektif bagi publik. Bahwa watak kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pernah dibangun dari perpaduan kekuatan militer, partai penguasa, loyalitas tunggal aparatur sipil negara, serta kontrol ketat atas akses ekonomi dan narasi media, pada akhirnya tidak akan mampu bertahan menghadapi gelombang kekuatan rakyat.
Hasto menegaskan bahwa tidak ada rezim otoriter yang akan abadi. Kekuasaan semacam itu, lanjutnya, hanya akan meninggalkan kerusakan bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pesan ini harus terus-menerus digaungkan kepada masyarakat luas.
