zonamerahnews – Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya menyatakan kesiapan penuh dan segera memperketat pengawasan di seluruh wilayahnya. Langkah sigap ini diambil menyusul instruksi Siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sebagai respons antisipasi terhadap potensi gejolak keamanan domestik yang mungkin timbul akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah penting ini secara resmi tercantum dalam Telegram Panglima TNI dengan Nomor TR/283/2026, yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2026. Dokumen strategis tersebut, yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, menginstruksikan seluruh jajaran TNI di berbagai daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika situasi nasional.
Menanggapi arahan tersebut, Letkol Czi Yudo Aji Susanto, selaku Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya, menegaskan komitmen kuat jajarannya. "Kami di Kodam V/Brawijaya akan selalu selaras dan tegak lurus dengan setiap kebijakan yang telah digariskan oleh komando atas," ujar Yudo saat dikonfirmasi oleh zonamerahnews.com pada Selasa (10/3). Ia menambahkan bahwa koordinasi internal terus diintensifkan demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Timur di tengah gejolak geopolitik global.
Selain memperkuat sinergi internal, Kodam V/Brawijaya juga aktif melakukan pemetaan mendalam terhadap kondisi wilayah. Yudo menjelaskan, meskipun situasi di Jawa Timur saat ini masih terpantau kondusif, pihaknya tidak mengabaikan potensi kerawanan. "Pengawasan terhadap perkembangan informasi dan potensi ancaman menjadi prioritas utama kami, selalu memonitor situasi dan mengikuti arahan pimpinan," imbuhnya, menekankan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan.
Instruksi Siaga 1 dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ini secara spesifik memerintahkan jajaran untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif jika eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut. Telegram tersebut memuat tujuh poin instruksi strategis yang bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam negeri menghadapi skenario terburuk dan menjaga kedaulatan serta keamanan nasional.
