zonamerahnews.com – Polemik mengenai masa depan badak Jawa atau badak cula satu kini tengah memanas. Rencana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi satwa ikonik ini dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke habitat baru memicu gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat hingga aktivis lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa wacana pembentukan habitat kedua atau second wild population ini bukanlah ide mendadak. Gagasan ini merupakan rekomendasi ilmiah yang sudah lama dikaji sejak tahun 1980-an guna mengantisipasi risiko kepunahan akibat bencana alam seperti tsunami, letusan Gunung Anak Krakatau, hingga ancaman penyakit dan perkawinan sedarah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan translokasi secara total. Hanya sebagian kecil populasi yang akan dipindahkan setelah melalui kajian mendalam. Lokasi potensial seperti Alas Purwo atau Baluran masih dalam tahap studi intensif. Ujung Kulon sendiri tetap akan dijaga sebagai rumah utama dengan penguatan ekosistem dan peningkatan pengamanan melalui teknologi kamera trap serta penambahan polisi hutan.
Langkah antisipasi lain yang disiapkan adalah pengembangan biobank bekerja sama dengan IPB untuk menyimpan materi genetik badak Jawa. Hal ini bertujuan agar jika terjadi bencana dahsyat, cadangan genetik satwa ini tetap terjaga.
Namun, rencana ini mendapat tentangan keras dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan penolakan tegas karena badak Jawa merupakan ikon kebanggaan daerah mereka. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi ulang rencana tersebut dan lebih fokus pada mitigasi bencana di lokasi asli.
Keresahan juga datang dari kalangan mahasiswa di Banten. Mereka mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik wacana pemindahan ini. Fokus kritik mahasiswa tertuju pada terbitnya izin Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan konservasi. Mereka khawatir aktivitas tambang di laut akan merusak ekosistem pesisir, mencemari air, dan memicu stres pada satwa liar yang bergantung pada area tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, turut mendesak agar wilayah perairan di sekitar TNUK dikeluarkan dari zona WUP. Menurutnya, perlindungan keanekaragaman hayati harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis mineral.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian ESDM memberikan klarifikasi bahwa penetapan WUP bukan berarti pemberian izin tambang. Penetapan tersebut hanyalah bagian dari perencanaan tata kelola mineral nasional dan tidak mengubah status kawasan konservasi. Pihak ESDM menjamin bahwa tidak ada izin tambang yang dikeluarkan di dalam maupun di perairan TNUK, mengingat status kawasan tersebut sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO yang dilindungi ketat oleh regulasi.

