zonamerahnews.com – Langkah besar tengah disiapkan pemerintah untuk merombak total sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau dan dukungan penuh terhadap inisiatif Komisi II DPR RI dalam merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang baru.
Regulasi ini bukan sekadar perubahan dokumen biasa namun menjadi benteng pertahanan data pribadi masyarakat di tengah gempuran teknologi digital yang semakin canggih. Dalam rapat kerja di Gedung DPR RI pada Senin 16 November Tito menegaskan bahwa pembaruan hukum ini sangat mendesak agar aturan lama tidak tertinggal oleh zaman.

Salah satu poin paling menarik adalah ambisi pemerintah untuk memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya identitas tunggal atau Single Identity Number. Jika rencana ini berjalan mulus masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus berbagai macam nomor identitas yang berbeda untuk layanan publik yang berbeda pula. Semua akan terintegrasi dalam satu pintu.
Namun Tito memberikan catatan tegas mengenai keamanan data. Ia menekankan bahwa meskipun sistem antarlembaga harus saling terhubung atau interoperabel bukan berarti semua data sektoral harus dicampuradukkan menjadi satu. Setiap kementerian tetap memegang kendali atas datanya masing-masing dengan standar keamanan yang ketat.
Pemerintah juga mengusulkan aturan ketat bagi lembaga yang menggunakan data kependudukan. Lembaga tersebut hanya boleh menggunakan data untuk verifikasi dan validasi serta dilarang keras menyimpan apalagi memperjualbelikan data pribadi masyarakat. Selain itu transformasi digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan terus didorong sebagai pengganti KTP elektronik fisik.
Menariknya pemerintah tetap berkomitmen agar digitalisasi ini tidak meninggalkan masyarakat di pelosok. Warga yang belum memiliki perangkat canggih atau akses internet tetap dijamin akan mendapatkan pelayanan administrasi yang setara. Bahkan dalam situasi bencana seperti yang pernah terjadi di Sumatera dan Flores sistem digital ini terbukti sangat membantu karena data penduduk tersimpan aman di server pusat sehingga dokumen yang hilang akibat bencana dapat segera diterbitkan kembali dengan cepat.

