zonamerahnews.com – Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka ternyata belum menemui titik akhir meski ia telah resmi melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden RI. Di tengah badai isu ijazah dan tekanan politik yang menghantam, peluang Gibran untuk kembali terjun ke kancah pemilihan presiden mendatang masih terbuka lebar secara konstitusional.
Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengungkapkan bahwa secara regulasi tidak ada tembok penghalang bagi Gibran untuk mencalonkan diri lagi. Kunci utamanya terletak pada pembuktian dokumen pendidikan. Jika persoalan ijazah menjadi kendala, solusi administratif seperti menempuh jalur pendidikan paket C dianggap bisa menjadi jalan keluar untuk memenuhi syarat legalitas.
Selain itu, kekuatan politik Gibran diprediksi tidak akan luntur begitu saja. Selama pengaruh Joko Widodo masih kuat di mata publik, mesin politik melalui PSI diyakini tetap akan menjadi modal berharga bagi Gibran. Meski demikian, terdapat peringatan mengenai risiko isu makar yang bisa menyeret nama keluarga Jokowi jika situasi tidak terkendali.
Senada dengan hal tersebut, peneliti Perludem Iqbal Kholidin menjelaskan adanya kekosongan hukum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat ini, belum ada aturan spesifik yang mengatur status pencalonan seseorang yang berhenti di tengah masa jabatan, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan.
Iqbal menekankan bahwa setiap calon tetap wajib memenuhi syarat dasar seperti pendidikan minimal SMA dan tidak memiliki catatan pidana. Namun, ia menyoroti pentingnya revisi RUU Pemilu ke depan untuk memperjelas mekanisme verifikasi dokumen pendidikan agar tidak terjadi sengketa ketatanegaraan di masa depan. Hal ini penting guna memastikan keabsahan dokumen calon tidak hanya sekadar kelengkapan administrasi tetapi benar-benar terverifikasi hingga ke instansi penerbitnya.
