zonamerahnews.com – Nasib pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai, wilayah ini sangat bergantung pada kucuran Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk menggerakkan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal saat ini menjadi penghambat utama realisasi berbagai program strategis. Menurutnya, hampir seluruh sektor vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan hanya bisa berjalan jika dana dari pusat tersedia secara maksimal.

Kondisi ini semakin pelik karena adanya tren penurunan alokasi dana Otsus sejak tahun 2023. Hal tersebut membuat rencana-rencana besar yang telah disusun pemerintah daerah terancam mangkrak karena tidak adanya sumber pendanaan alternatif. Untuk urusan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah daerah pun harus mengandalkan Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Senada dengan hal tersebut Kepala Bapperida Papua Pegunungan Marthen Kogoya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi daerah otonom baru ini. Ia menekankan bahwa pemangkasan dana transfer akan melumpuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat.
Marthen juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pengecualian terhadap kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah-daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal. Tanpa dukungan penuh dari pusat melalui TKD, Papua Pegunungan akan kesulitan untuk membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur yang kuat bagi warganya.

