zonamerahnews.com – Sebuah pertemuan krusial akan segera terselenggara di gedung parlemen. Para petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan bersua dengan perwakilan partai-partai di luar parlemen pada Jumat besok 2 Oktober. Agenda utama diskusi panas ini tak lain adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan inisiatif pertemuan ini datang dari parlemen sendiri. Tujuannya jelas yakni untuk menyerap berbagai pandangan dan masukan dari kekuatan politik non-parlemen terkait regulasi penting tersebut. "Pimpinan DPR seperti yang disampaikan Pak Dasco akan bertemu dengan pimpinan partai non-parlemen hari Jumat di Komisi II. Tentu nanti akan kami perbarui informasinya karena memang kami ingin mendengarkan aspirasi dari partai-partai di luar parlemen" terang Saan di kompleks parlemen Jakarta Kamis 1 Oktober.
Pertemuan yang sangat dinanti ini sejatinya telah diagendakan pada Selasa 29 September lalu namun terpaksa diundur. Saan menambahkan kemungkinan besar para ketua umum atau pimpinan tertinggi dari masing-masing partai non-parlemen akan hadir langsung dalam forum tersebut.
Tak hanya pasif menunggu Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sebuah koalisi delapan partai non-parlemen telah menunjukkan keseriusannya. Mereka bahkan telah merampungkan sebuah kajian ilmiah setebal 200 halaman mengenai RUU Pemilu. Dokumen ini diharapkan menjadi sumbangan berharga dalam proses legislasi di DPR.
Ketua Umum GKSR Said Iqbal menjelaskan bahwa risalah akademis tersebut memuat 30 isu krusial seputar RUU Pemilu. Isu paling menonjol dan memicu perdebatan sengit adalah terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. "Kami telah meluncurkan naskah akademik sekaligus draf tandingan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh partai-partai di DPR" ujar Said beberapa waktu lalu.
Melalui draf tersebut GKSR secara tegas menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Sebaliknya mereka bersikukuh merekomendasikan angka yang jauh lebih rendah yakni 1 persen. Koalisi GKSR sendiri beranggotakan Partai Hanura Partai Perindo PPP Partai Buruh Partai Ummat PBB PKN dan Partai Berkarya. Pertemuan besok diprediksi akan menjadi ajang adu argumen dan lobi politik yang menarik demi masa depan demokrasi Indonesia.
