zonamerahnews.com – Dunia digital Indonesia kini tengah berada di ambang perubahan besar seiring masifnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Menanggapi fenomena ini Komisi I DPR RI bergerak cepat dengan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang mengenai AI segera masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas jangka menengah.
Langkah strategis ini mencuat dalam rapat koordinasi penyusunan RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa regulasi mengenai kecerdasan buatan sudah menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dalam mengelola ekosistem digital yang kian kompleks.

Dave menyoroti bahwa negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah mulai mengambil langkah nyata dalam mengatur teknologi ini. Bahkan negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika Serikat telah memiliki aturan yang jauh lebih mendalam dan komprehensif terkait penggunaan AI.
Meski demikian masuk atau tidaknya RUU AI ke dalam daftar prioritas utama masih bergantung pada kesiapan naskah akademik. Komisi I saat ini masih fokus menuntaskan sejumlah agenda krusial lainnya seperti RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU Penyiaran yang sudah menjadi usulan inisiatif parlemen.
Selain itu terdapat pula pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menjadi fokus utama saat ini. Kehadiran aturan AI diharapkan nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi masa depan.

