zonamerahnews.com – Dunia politik tanah air mendadak gempar setelah tiga warga negara melayangkan gugatan mengejutkan ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden. Langkah hukum ini diambil untuk menggugat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang dinilai menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat akut bagi para pemimpin negara.
Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar menjadi aktor utama di balik permohonan uji materiil dengan nomor registrasi 428/PUU-XXIV/2026 ini. Mereka merasa ada celah berbahaya dalam aturan yang menyatakan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali jika MPR menyatakan sebaliknya.

Para pemohon menilai aturan tersebut sangat bermasalah karena tidak memiliki parameter atau kriteria objektif yang jelas untuk menentukan kapan seorang pemimpin harus diberhentikan secara tidak hormat. Menurut mereka, kondisi ini menyerahkan nasib hukum seorang mantan kepala negara sepenuhnya kepada diskresi politik atau keputusan politik di MPR tanpa adanya batasan hukum yang pasti.
Gugatan ini juga menyinggung dinamika politik terkini yang sempat memanas terkait wacana pemakzulan di parlemen. Para pemohon mempertanyakan bagaimana instrumen hukum bisa mengukur apakah seorang pemimpin berhenti karena alasan yang terhormat atau justru karena pelanggaran berat jika tidak ada undang-undang yang mengatur kualifikasi rincinya.
Dalam dokumennya, pemohon menegaskan bahwa menyerahkan status kehormatan seorang pemimpin kepada kalkulasi politik kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum. Mereka khawatir mekanisme ini hanya akan menjadi ajang tawar-menawar politik yang subjektif alih-alih melalui proses peradilan konstitusi yang terukur.
Melalui MK, mereka menuntut agar aturan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon juga meminta adanya kejelasan mengenai kategori pemberhentian, mulai dari alasan meninggal dunia atau pengunduran diri yang sah, hingga alasan pemberhentian tidak dengan hormat seperti tindak pidana jabatan atau pelanggaran sumpah jabatan agar tidak terjadi kekosongan hukum di masa depan.

