zonamerahnews.com – Komisi II DPR RI resmi menetapkan Aria Bima dari Fraksi PDIP sebagai nakhoda baru dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Keputusan strategis ini diambil dalam rapat internal yang berlangsung pada Senin 16 November guna mempercepat pembahasan regulasi krusial tersebut.
Langkah besar ini menandai dimulainya kolaborasi intensif antara parlemen dengan jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Kementerian Hukum. Fokus utama dari pembahasan ini adalah menciptakan sistem identitas tunggal yang lebih terintegrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan bahwa RUU Adminduk ini akan membawa perubahan revolusioner melalui penerapan single id number atau nomor identitas tunggal. Nantinya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak hanya berfungsi sebagai identitas diri, tetapi juga menjadi satu-satunya kunci akses untuk seluruh layanan publik hingga urusan transaksi pembayaran.
Konsep ini sejalan dengan semangat UU Satu Data Indonesia yang telah disahkan sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pintu akses data kependudukan hanya melalui satu gerbang tunggal agar lebih efisien dan aman.
Rifqinizami juga memberikan gambaran masa depan yang canggih dengan mengambil contoh kemajuan teknologi di China. Ia menceritakan bagaimana sistem pembayaran di sana sudah sangat maju, di mana masyarakat cukup menggunakan pengenalan wajah untuk bertransaksi di kasir karena wajah mereka sudah terkoneksi langsung dengan rekening bank.
Visi besar inilah yang ingin diwujudkan melalui RUU Adminduk di Indonesia, yakni menciptakan ekosistem digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan hanya dengan satu identitas yang terintegrasi secara menyeluruh.

