zonamerahnews.com – Status pengamanan bagi Gibran Rakabuming Raka kini menjadi sorotan publik setelah ia resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akhirnya angkat bicara mengenai bagaimana prosedur pengawalan bagi mantan pejabat negara tersebut akan dijalankan ke depannya.
Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin A. Sumantha menegaskan bahwa seluruh tindakan pengamanan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Menurutnya, regulasi tersebut telah mengatur secara rinci pembagian tugas personel bagi Presiden dan Wakil Presiden, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna tugas, termasuk bagi anggota keluarga mereka.
Perubahan status jabatan Gibran berdampak langsung pada teknis pengawalan di lapangan. Edwin menjelaskan bahwa begitu masa jabatan Gibran berakhir secara efektif, tanggung jawab pengamanan bagi dirinya beserta istri akan mengalami peralihan unit. Pengawalan yang sebelumnya berada di bawah kendali Grup B akan dialihkan sepenuhnya ke Grup D Paspampres.
Proses transisi antar unit pengamanan ini dikabarkan tengah berjalan. Terkait perpindahan personel dari satu grup ke grup lainnya, pihak Paspampres menyebutkan bahwa hal tersebut bersifat opsional. Keputusan mengenai mutasi personel akan sangat bergantung pada kebutuhan organisasi serta ketersediaan komposisi anggota yang ada saat ini.
Langkah Gibran yang menyatakan berhenti atas permintaan sendiri melalui surat resmi kepada MPR telah memicu rangkaian prosedur konstitusional. Berdasarkan hasil rapat gabungan, MPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada 2 Desember 2026 untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
