loading…
Pemberontakan PKI 1948 terjadi di Madiun, Jatim, memiliki beberapa pemicunya. Hal ini dijabarkan dalam buku Konflik dan Integrasi TNI AD, Sabtu (24/9/2022). Foto/Dok
Adanya Keputusan Presiden 2 Januari 1948 dan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1948 tentang Rasionalisasi dan Penempatan Angkatan Perang Mobil di Bawah KSAP yang lebih yunior.
Kemudian pengurangan kekuatan pasukan dari 350.000 prajurit TNI dan 470.000 Laskar Perjuangan menjadi hanya 160.000 prajurit, menyebabkan terjadinya penentangan dari para prajurit, khususnya Laskar Perjuangan.
Baca juga: Sejarah Pemberontakan Berdarah Pertama PKI pada 1926-1927
Rasionalisasi ini perlu dilakukan karena berkurangnya wilayah kekuasaan RI, yang hanya meliputi Yogyakarta, Karesidenan Besuki, dan Aceh akibat perjanjian Renville yang diprakarsai Perdana Menteri (PM) Amir Syarifudin.
“Sementara negara dalam keadaan bahaya perang menghadapi Agresi Belanda II, rasionalisasi ini telah menyebabkan pertentangan,” seperti dikutip dari buku Konflik dan Integrasi TNI AD halaman 30, Sabtu (24/9/2022).
“Antara TNI dan Laskar Perjuangan yang dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta antara Divisi I Jawa Barat yang hijrah ke Solo dengan Divisi IV Solo yang menganggap Divisi I sebagai saingannya,” sambungnya.
Baca juga: Begini Sejarah dan Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun 1948
Selama Amir Syarifudin menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, pepolit, dan biro perjuangan untuk mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville.
Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifudin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya.
