Oknum Jaksa Kejari Paluta Diduga Kriminalisasi Ketua DPC PDIP?

oleh -549 views
AMPK Paluta saat berunjuk rasa

Zonamerahnews.com – Tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Kabupaten Padang Lawas Utara (AMPK-PALUTA) yang disampaikan melalui Ketua Umum AMPK-PALUTA Herman Rambe saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Jalan Perwira No.61 Gunung Tua Sumatra Utara, Rabu (30/12/2020)

“Kami memohon agar pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan terhadap saudara Syafaruddin Harahap untuk dapat kiranya ditunda sementara hingga diterimanya secara patut dan sah salinan putusan Mahkama Agung (MA) RI No.933 k/pid/2019 oleh pihak saudara dari kepanitraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 270 KUHP yang berbunyi: “

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitra mengirimkan salinan surat putusan kepadanya dan berdasarkan informasi kepanitraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tertanggal 20 Oktober 2020 bahwa salinan putusan Mahkama Agung RI No.933 k/pid/2019 tanggal 9 Oktober 2019 belum diterima dari Mahkama Agung RI” jelasnya.

Selain itu perlu juga kami informasikan bahwa adanya putusan pidana sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkama Agung RI No.933 k/pid/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama pelapor Tetty br Harahap yang mengklaim sebagai penerima kuasa penuh berdasarkan adanya surat kuasa penuh tanggal 28 September 2015

Dan dasar surat kuasa penuh itulah Tetty br Harahap melaporkan ke Polisi hingga adanya putusan kasasi dimaksud, namun ternyata berdasarkan penjelasan penyidik Polres Tapanuli Selatan tertanggal 20 Maret 2020 atas perkara dugaan pemalsuan surat kuasa penuh tanggal 28 September 2015 terhadap Tetty br Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk itu oknum JPU diduga tidak mengindahkan ketentuan pasal 270 KUHP yang berbunyi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitra mengirimkan salinan surat putusan kepadanya

“Artinya guna mengajukan proses eksekusi atas suatu putusan pidana maka penuntut umum pun wajib menerima terlebih dahulu salinan putusan kasasi dimaksud”, jelas Herman Rambe dalam orasinya.

Kejari Paluta bekerjasama mempergunakan surat palsu untuk mengkriminalisasi Ketua DPC PDI PERJUANANGAN Padang Lawas Utara selaku anggota DPRD Padang Lawas Utara.

Surat Kuasa penuh tanggal 28 September 2015 dibuat di desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sementara kepala desa yang menandatangani kepala desa Si Gading Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan pada surat tersebut terdapat tiga nama orang yang telah meninggal (Alm) menandatangani surat tersebut, (Alm Mara Bumi Hasibuan meninggal tahun 2002, Alm Paruhum Hasibuan meninggal umur 5 tahun dan Alm Tukmasari Hasibuan meninggal tahun 2015.

“Inilah surat yang digunakan oleh jaksa untuk mengkriminalisasi sehingga terpidana Ketua DPC PDI PERJUANAGAN Padang Lawas Utara juga selaku anggota DPRD Padang Lawas Utara Syafaruddin Harahap dan surat tersebut diputus oleh pengadilan negeri Padang Sidimpuan N0.188/pid.b2020/pn PSP, bahwa surat itu palsu”, pungkas Herman Rambe.

Kurang lebih 2 jam berorasi AMPK-PALUTA yang berjumlah ratusan orang tidak mendapat sambutan dari Kejari Paluta Andri Kurniawan dan hanya diwakili Kasi Intel Budi.

“Mereka merasa tidak direspon seraya menyerukan yel-yel, “Copot Kejari!!! Yang telah menjadikan dan menetapkan Syafaruddin Harahap, DPO (Daptar Pencarian Orang) ”teriaknya.

AMPK-Paluta beranjak dari kantor Kejari Paluta melanjutkan menuju kantor DPRD Paluta. Sesampainya deikantor DPRD Paluta kurang lebih satu jam berorasi dan menyampaikan aspirasi.

“Meminta DPRD Padang Lawas Utara agar membuat rapat dengar pendapat (RDP) dan diberikan perlindungan hukum kepada saudara Syafaruddin Harahap atas tindakan oknum JPU tersebut guna terciptanya penuntut umum yang profesional dan akuntabel sesuai dengan UU RI No. 16 Tahun 2004 yang kami duga bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana” ujar Herman Rambe.

Kemudian mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap bahwa dalam sambutanya disampaikan, dia berjanji akan membawa aspirasi AMPK-Paluta dalam rapat pinpinan DPRD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti.

“Aspirasi ini akan saya bawakan kerapat pinpinan DPRD untuk diajukan RDP”, ucap Basri Harahap berjanji dan akhirnya massa membubarkan diri.

Unjuk rasa yang dilakukan AMPK-PALUTA mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Satpol PP dipinpin langsung Kapolsek Padang Bolak AKP Zulfikar.

(SS)