Darurat Aceh! Ratusan Ribu Warga Terdampak Bencana Minta BPJS Ditanggung Pusat!
zonamerahnews – Pemerintah Aceh melayangkan permohonan krusial kepada pemerintah pusat, meminta agar pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warganya yang terdampak bencana dapat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil mengingat beratnya beban fiskal daerah yang terus meningkat.
Usulan vital ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam sebuah rapat koordinasi penting bersama pimpinan MPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Selasa (10/2). Pertemuan tersebut menjadi platform bagi Aceh untuk menyuarakan kebutuhan mendesak ini.
Saat menyerahkan surat usulan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua MPR Ahmad Muzani, Fadhlullah menegaskan urgensi permohonan tersebut. "Ini surat permohonan BPJS yang masyarakatnya sekitar 500 ribu jiwa, korban terdampak bencana, yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh, sesuai aturan daerah bencana, agar ditanggungkan oleh Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Fadhlullah sangat berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui usulan ini, sehingga seluruh pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh dapat sepenuhnya ditanggung melalui APBN.
Lebih lanjut, Fadhlullah menjelaskan bahwa pengalihan pembiayaan ini sejalan dengan ketentuan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem tersebut memang memungkinkan pemerintah pusat untuk menanggung iuran BPJS bagi masyarakat di wilayah yang tengah dilanda bencana. "Ini dibolehkan karena Aceh sedang terkena bencana. Usulan ini sudah kami sampaikan secara resmi, termasuk suratnya," tegas Fadhlullah, sebagaimana dikutip oleh zonamerahnews.com.
Selama ini, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang menjadi tulang punggung pembiayaan BPJS Kesehatan di provinsi tersebut, masih sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurut Fadhlullah, lonjakan beban anggaran di sektor kesehatan, ditambah dengan frekuensi dan skala bencana yang melanda Aceh, telah membuat ruang fiskal daerah semakin tertekan. Di sisi lain, Pemerintah Aceh saat ini juga tengah mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara masif untuk penanganan serta pemulihan pascabencana.
"Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat Aceh ini, agar tidak seluruhnya menjadi beban berat bagi APBA," pungkas Fadhlullah, mengakhiri pernyataannya. Dukungan dari pusat diharapkan dapat meringankan beban daerah dan memastikan akses kesehatan tetap terjamin bagi warga yang paling rentan.
