Skandal KBS: Digeledah Kejati, Tapi Tetap Buka! Ada Apa?
zonamerahnews – Kebun Binatang Surabaya (KBS) tetap membuka pintunya untuk umum dan beroperasi normal, meski kantor manajemennya baru saja digeledah secara intensif oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Aksi penggeledahan ini terungkap berkaitan erat dengan penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS).
Menurut Lintang Ratri, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat PD TSKBS, operasional kebun binatang, termasuk layanan bagi pengunjung dan aktivitas para pegawai, dipastikan tidak terpengaruh oleh investigasi hukum yang tengah bergulir. "Aktivitas tetap berjalan seperti biasanya," tegas Lintang saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/2), dua hari setelah penggeledahan.
Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim diketahui melakukan penggeledahan maraton di kantor PD TSKBS pada Kamis (5/2), yang berlangsung sejak pagi hingga larut malam. Dalam proses tersebut, sejumlah ruangan di unit bagian keuangan sempat disegel oleh penyidik. Tak hanya itu, beberapa perangkat elektronik penting, mulai dari ponsel jajaran direksi hingga laptop, turut diamankan sebagai barang bukti.
John Franky Yanafia Ariandi, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini merupakan bagian integral dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan internal PD TSKBS. "Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD TSKBS," jelas John Franky dalam keterangannya.
Meski demikian, pihak manajemen KBS belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh terkait dampak administratif yang mungkin timbul, termasuk potensi pembekuan anggaran operasional. Lintang menambahkan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan penjelasan resmi dari Kejati Jatim terkait langkah selanjutnya.
Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Eri mengungkapkan bahwa kompleksitas pengelolaan keuangan di KBS sebenarnya merupakan masalah lama yang berakar sejak tahun 2013. Ia mengaku telah merasakan adanya kejanggalan sejak tahun 2022 dan kemudian mendesak dilakukannya audit oleh tim independen pada tahun 2023. "Saya tidak mau [auditor] yang ditunjuk oleh KBS," pungkas Eri di Balai Kota Surabaya, menegaskan komitmennya untuk transparansi.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh Kejati Jatim, sementara ikon wisata Kota Pahlawan ini tetap menyambut pengunjung seperti biasa.
