KPK Diminta Sikapi Skandal Rp6,7 Miliar Dana Dinkes

oleh -10.981 views
Gedung KPK

Zonamerahnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak turun tangan menyikapi skandal dugaan korupsi Rp6,7 miliar dana kas Dinas Kesehatan Parepare, Sulawesi Selatan, yang diduga keras mengalir ke sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif.

Pasalnya, eks Kadis Kesehatan Parepare, dr Muh Yamin, sebelumnya secara terang-terangan membeberkan skenario jalannya aliran dana dari kas dinas kesehatan setiap tahun anggaran yang berlangsung sejak 2015-2018

Hal itu dilakukan atas perintah Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, dan Sekretaris Daerah Parepare, Iwan Asaad, untuk kepentingan pemerintah daerah. Termasuk milaran rupiah disebut Yamin untuk ‘ketuk palu’ DPRD.

Sejumlah kalangan seperti aktivis, praktisi hukum, hingga masyarakat luas, kian resah bahkan meragukan kinerja kepolisian setempat yang terkesan ‘masuk angin’ dikarenakan kecewa dipertontonkan ‘akrobatik’ hukum, terkait perkembangan penyidikan kasus dana dinkes yang terkesan barlarut-larut tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum.

Kasus yang sudah berjalan cukup lama ini belum terlihat adanya tanda-tanda akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan Tipikor. Desakan pun kian mengalir agar KPK segera turun tangan dan melakukan supervisi terhadap kasus ini.

Sejauh ini penyidik polres parepare telah memeriksa sekira 70 orang, di antaranya pengelola program, kepala bidang yang membidangi program diduga bermasalah, PPK, bendahara pengeluaran, dan eks kadis kesehatan parepare. Termasuk di antaranya nama-nama yang disebut oleh dr Yamin sebagai pihak pengantar dan penerima dana.

Hanya saja, beberapa nama pejabat penting yang disebut Yamin saat di BAP, hingga kini belum diketahui apakah sudah menjalani pemeriksaan polisi.

Seperti Wali Kota Parepare Taufan Pawe, dan Sekda Parepare Iwan Asaad, dimana keduanya terang-terangan disebut Yamin berperan sebagai sumber dan inisiator yang memerintahkan dirinya mengeluarkan dana dari kas dinas kesehatan.

Termasuk belum adanya kabar pemeriksaan nama-nama legislator yang diduga menerima dana ‘ketuk palu’ yang sebelumnya telah dibeberkan Yamin.

Sekadar diketahui, dr Yamin adalah mantan kadis kesehatan Kabupaten Enrekang. Pada awal pemerintahan Taufan Pawe menjabat Wali Kota Parepare, Yamin dipercaya dan dilantik oleh Taufan sebagai Kadis Kesehatan Parepare 2015 silam.

Bahkan Yamin sekaligus dipercaya menjabat Plt Direktur RSUD Andi Makkasau dan menjadi orang kepercayaan Wali Kota saat itu. Termasuk dipercaya mengurus proyek di pusat. Termasuk mengurusi proyek di dinas PUPR.

Saking dekatnya hubungan keduanya kala itu, santer dibicarakan di masyarakat termasuk lingkup pemerintah daerah, bahwa dr Yamin saat itu dijuluki sebagai ‘anak emas’ Wali Kota.

Aktivis Mahatidana yang kini melenggang ke legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan, Rudy Najamuddin, yang dikonfirmasi, Rabu (10/7/2019)

Kembali mendesak KPK segera turun langsung ke Parepare lantaran tidak adanya alasan kepastian hukum dari poles parepare terkait perkembangan penyidikan kasus yang menyeret nama Wali Kota Parepare ini.

“Ada apa dengan aparat penegak hukum kita di parepare? Masyarakat butuh transparansi dalam penegakan supremasi hukum, khususnya kasus dana dinkes yang kami nilai sudah terang dibuka lebar oleh dr Yamin. KPK jangan hanya diam. Kami minta KPK segera turun di parepare dan melakukan supervisi terhadap kasus ini,” pinta Rudy.

Senada dikatakan Koordinator LSM Mahatidana, Muchlis Murni. Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi penyidik kepolisian tidak memeriksa nama-nama yang disebut terlibat oleh dr Yamin. Termasuk memeriksa Wali Kota dan Sekda yang disebut oleh dr Yamin berperan sebagai sumber dan inisiatornya.

Dia menuturkan, pihaknya justru heran kalau penyidik polres parepare tidak segera melakukan panggilan klarifikasi terhadap nama-nama yang disebut terlibat oleh dr Yamin.

Olehnya itu, pihaknya mendesak KPK segera turun tangan menyikapi kasus di Parepare. Sementara itu, kata dia, pihaknya tenga menyusun persiapan melakukan pelaporan resmi ke Mabes Polri dan Kompolnas, termasuk ke KPK, terkait penanganan kasus ini.

“Jangan terkesan ada pembiaran kasus ini (dana dinkes) berlarut-larut karena dr Yamin sebagai saksi kunci berulang kali mengakui sudah membuka detail di hadapan penyidik, mulai dari dana keluar, siapa pengantar, siapa penerima dan siapa penikmat dan inisiator miliaran dana dinkes,” tegasnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, dikabarkan mulai menyikapi kasus dugaan aliran dana dinkes parepare Rp6,7 miliar.

Termasuk didalamnya penanganan kasus dugaan suap Rp1,5 miliar, mencatut nama Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, terkait dugaan pengurusan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor jalan 2016 sebesar Rp40 miliar yang turun di Parepare.

Kasus dugaan aliran Rp6,7 miliar dana dinkes saat ini kembali diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan, atas permintaan Polres Parepare, untuk menghitung Penetapan Kerugian Negara (PKN).

Sebelumnya, Kepala BPKP Wilayah Sulsel, Arman Sahri Harahap, yang dikonfirmasi terkait audit investigatif, membenarkan awal Juli 2019 lalu pihaknya sudah turun melakukan pemeriksaan di Parepare, untuk menghitung jumlah kerugian negara.

“Sudah berjalan (audit investigatif) mulai awal Juli 2019 kemarin, mudah-mudahan minggu ke-3 Juli sudah bisa kita selesaikan dan sampaikan ke penyidik. Kalau hal-hal teknis seperti pemeriksaan dan lain-lain, itu tugasnnya tim,” jelas Arman.

Dalam audit investigatif BPKP Perwakilan Sulsel yang dimulai sejak Senin pekan lalu, adapun pihak yang kembali diperiksa, diantaranya pengelola program, kepala bidang yang membidangi program diduga bermasalah, PPK, bendahara pengeluaran.

 

 

 

(Ardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.