Ketua Banggar DPR RI Revisi UU KUP Menuju Reformasi

oleh -4 views
Ketua Banggar DPR RI Revisi UU KUP Menuju Reformasi

Zonamerahnews.comKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan terkait revisi undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan. 

Menurut said, perdebatan soal rencana revisi KUP ini agak aneh, karena pembahasan yang berkembang sudah liar, bahkan diluar batas kepatuhan. 
dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif pajak pertambahan nilai (PPN) seperti PPN umum, PPN Multitarif, dan PPN final.
Wacana ini kata Said seolah-olah mau memukul masyarakat bawah sehingga daya belinya menurun.
” Tidak seperti itu, yakinlah ini menguntungkan kita semua sebagai anak bangsa ” Tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah , dalam rilisnya, Senin (21/6/2021).
Said menambahkan, revisi perpajakan ini tidak hanya mencakup PPN, namun juga terjadi pajak lainnya, seperti pajak penghasilan, atau PPh Badan, PPh Perdagangan mulai sistem elektronik (PMSE), PPh orang pribadi, dan Carbon Tax
” Sebagai contoh, bayangkan saja di PPh badan kita, ada 5000 leih perusahaan menengah atas. selama 5 tahun bahkan 10 tahun eksis terus, tetapi selalu mengaku rugi” Ujarnya
Oleh sebab ity, said mendukung rencana pemerintah menaikan tarif PPN dalam revisi UU KUP, dukungan ini dalam rangka reformasi perpajakan berkeadilan. 
Kata Saif, DPR akan memaksa pemerintah untuk memberikan respon ke masyarakat kalangan bawah
Melansir dari laman resmi parlemen, berdasarkan struturnya, komposisi masyarakat Indonesia terdiri dari 40% masyarakat kelas bawah, 40% masyarakat kelas menengahm dan 20% masyarakat kelas atas.
” Nah, yang ramai komentar soal PPN ini kan 40 persen kelas menang, dan 20 persen kelas atas. yang kelas bawah mereka diam, tetapi jangan karena tidak tau apa-apa, kita tidak melakukan pembelaan. itu kan tidak boleh ” Jelas legislator dapik Jawa Timur XI
(Sumber : DPR RI | Foto : DPR RI/Runi)