Kasus Korupsi Menggunung, KPK Dianggap ‘Mandul’ di Parepare

oleh -554.995 views
Gedung KPK

Zonamerahnews.com – Meski gencar mengungkap kasus dugaan korupsi pejabat penting di pusat dan menjaring beberapa kepala daerah lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ternyata belum memuaskan masyarakat di daerah.

Sejumlah kalangan dan aktivis anti korupsi menyoroti kinerja lembaga anti rasua ini yang dianggap ‘Mandul’ di kota parepare, Sulawesi Selatan lantaran banyaknya dugaan korupsi di parepare dilaporkan ke KPK namun hingga kini tidak satupun ditindaklanjuti.

Belum lagi laporan dugaan korupsi yang mandek di meja Polres dan Kejaksaan Negeri Parepare yang belum jelas ujung pangkalnya.

“KPK dianggap tumpul di parepare. Sudah puluhan laporan ke KPK namun tidak satupun yang ditindaklanjuti,” kesal calon anggota legislatif terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan, Rudy Najamuddin, Minggu (16/6/2019).

Demi menyelamatkan miliaran uang negara yang diduga keras dikorupsi segelintir pejabat penting di parepare, Aktivis anti korupsi yang melenggang ke legislatif ini mendesak KPK turun langsung

Dan meminta KPK melihat dan mengumpulkan data-data dengan melakukan supervisi terhadap seluruh kasus dugaan korupsi yang mandek di Polres dan Kejari Parepare.

Dia menerangkan, laporan dugaan korupsi di Kejari Parepare, di antaranya bedah rumah Rp3 miliar dan Rp8 miliar 2018

Pembangunan patung kuda Rp900 juta lebih awal Januari yang dananya tidak tercantum dibatang tubuh APBD 2018

Makan minum pemkot 2018 yang diduga melibatkan Sekda dan kabag hukum sebagai PPK, pemeliharaan lampu jalan PJU, dan revitalisasi pasar senggol 2015.

Sementara laporan di Polres Parepare di antaranya DAK pengadaan TIK Dinas Pendidikan 2015 Rp1,2 miliar. Pengadaan sumur dalam dinas PKPK, sumur dalam dinas PUPR

Pengadaan satu unit mobil vacum care (penyapu jalan) DLH 2017 sebesar Rp2,7 miliar yang diduga tidak dilengkapi surat-surat, Amdal Rumah Sakit Tonrangeng

Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji bersubsidi 3 kg, dugaan setoran fee 5 persen dari Rp8 miliar DAK Dinas Pendidikan

OTT ULP yang berkasnya masih bolak balik antara Polres dan Kejaksaan, dan saat ini viral skandal dana dinkes 2018 Rp6,7 miliar penggunaannya tidak mempunyai pertanggungjawaban.

“Penanganan dugaan korupsi yang jadi kewenangan KPK diketahui diduga melibatkan pejabat negara, kerugian di atas Rp1 miliar dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Ketiga unsur kewenangan KPK itu memenuhi dugaan korupsi di parepare,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua LSM Sorot Indonesia, Amir Madeamin didampingi Wakilnya, Andi Asrida.

Selain menyoroti KPK, Amir mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI segera menindaklanjuti laporannya ke Direktur C Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)

Dengan laporan No. B/05/I/2019 terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Tonrangeng sebesar Rp60 miliar lebih yang hanya membangun struktur bangunan.

“Sebagai pelapor saya sudah dihubungi pihak kejagung soal perkembangan penyelidikan rumah sakit tonrangeng. Dalam waktu dekat segera dilayangkan panggilan kedua karena panggilan pertama kejagung tidak dipenuhi,” bebernya.

Wakil LSM Sorot Indonesia, Andi Asrida, juga mempertanyakan alasan mandeknya beberapa kasus dugaan korupsi yang semakin viral namun tidak nampak keseriusan dalam penanganannya.

“Banyak masalah di parepare, sejarah pemerintahan Parepare Wali Kota pernah dipecat, calon Wali Kota pernah didiskualifikasi kemudian kembali dan memenangkan pilkada. Miliaran dugaan penyalahgunaan uang negara harus jelas diusut tuntas, jangan buat masyarakat semakin resah,” pungkasnya.

 

 

 

(Ardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.