zonamerahnews.com – Dewan Perwakilan Daerah RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua mendesak pemerintah pusat untuk segera merumuskan strategi komprehensif. Konflik yang kian memanas di Bumi Cenderawasih membutuhkan penanganan terukur dan peta jalan yang jelas untuk menciptakan kedamaian abadi. Wakil Ketua Pansus DPD Filep Wamafma menegaskan pentingnya evaluasi nasional menyeluruh terhadap situasi terkini.
Filep menjelaskan, peta jalan yang diusulkan harus lebih dari sekadar rencana. Ini adalah panduan lengkap yang mencakup target waktu spesifik, indikator keberhasilan yang terukur, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Usulan ini mengemuka dalam audiensi Pansus DPD di kantor Bupati Mimika, yang turut dihadiri perwakilan TNI, Komnas HAM, hingga tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Pansus mendalami kondisi para pengungsi, korban kekerasan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Data Komnas HAM periode semester pertama 2026 mengungkapkan fakta memilukan. Sebanyak 42 insiden kekerasan dan konflik bersenjata telah terjadi di Papua, merenggut 59 nyawa dan melukai 50 orang. Mayoritas korban meninggal dunia adalah warga sipil, mencapai 43 jiwa, disusul delapan aparat TNI/Polri dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.
Di balik setiap angka statistik, Filep menekankan adanya kisah pilu manusia, keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang kehilangan tempat tinggal, pendidikan yang terganggu, serta terancamnya kesehatan dan sumber penghidupan. Kondisi ini secara gamblang menunjukkan urgensi evaluasi total terhadap pendekatan penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Pemerintah, menurutnya, harus memiliki strategi yang komprehensif dan terukur.
Pansus DPD bahkan mendorong Presiden untuk segera membentuk tim khusus, baik itu tim investigasi, tim rekonsiliasi, maupun tim dialog. Tujuannya satu: memastikan Papua kembali aman dan damai bagi seluruh warganya. Filep menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanganan Papua bukan hanya sekadar berhentinya konflik, melainkan kembalinya masyarakat ke kampung halaman dengan aman.
Anak-anak harus bisa kembali bersekolah tanpa rasa takut, fasilitas kesehatan berfungsi optimal, rumah-rumah yang hancur terbangun kembali, dan kondisi keamanan memberikan rasa nyaman. Jangan sampai masyarakat dipulangkan ke daerah asal jika sekolah belum berfungsi, fasilitas kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun, dan rasa aman belum sepenuhnya terjamin. Temuan Pansus Papua DPD ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik.
