zonamerahnews.com – Isu panas mengenai dugaan penguasaan laut di Batam secara tidak sah kini menjadi sorotan utama Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Ia yang juga menjabat Kepala BP Batam secara ex-officio akhirnya buka suara merespons tudingan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang menyebut adanya praktik pengkaplingan laut ilegal di wilayah tersebut. Amsakar menegaskan komitmennya untuk meninjau ulang seluruh alokasi lahan di perairan Batam yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2015.
Pernyataan dari Menteri ATR BPN pada awal Agustus lalu di Jakarta senada dengan semangat BP Batam saat ini untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan akuntabel dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Apa yang disampaikan Pak Menteri sejalan dengan upaya kami memperbaiki manajemen lahan agar benar normatif dan patuh regulasi," ujar Amsakar saat konferensi pers di Batam beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah konkret BP Batam telah mengirimkan surat kepada Kementerian ATR BPN pada Senin 3 Agustus guna meminta arahan terkait pengelolaan alokasi lahan berdasarkan aturan-aturan terbaru. Koordinasi ini dinilai krusial mengingat adanya sejumlah regulasi baru yang mempengaruhi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pengembangan wilayah kerja BP Batam serta penataan tanah-tanah yang tidak terurus. "Kami menyurati kementerian untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tata kelola yang semestinya sesuai regulasi terkini. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai ketentuan," tambahnya.
Amsakar tidak menampik bahwa area yang disorot Menteri ATR BPN memang telah memiliki alokasi peruntukan di masa lalu. Oleh karena itu BP Batam akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua Penetapan Lokasi PL yang diterbitkan dalam rentang waktu 2002 hingga 2015. Proses ini akan mengidentifikasi badan usaha mana yang memegang alokasi titik koordinatnya serta mencari solusi penyelesaian bersama tim.
Pendekatan persuasif akan menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah ini. "Kami memilih jalur musyawarah. Jika para pemegang PL memiliki itikad baik untuk menyerahkan kembali kepada pemerintah tentu kami sangat bersyukur. Dengan begitu penataan kawasan bisa dimulai lagi dari awal dengan konsep yang lebih baik," jelas Amsakar.
Berdasarkan pemeriksaan awal BP Batam menemukan sebagian besar lokasi yang menjadi perhatian masih berupa hamparan laut dan belum dimanfaatkan. Sementara untuk area yang sudah terbangun di masa lalu akan dibahas secara terpisah. Tim verifikasi dipastikan akan bekerja cermat dan hati-hati tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan. Amsakar juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut telah berevolusi seiring waktu sehingga seluruh proses evaluasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Harlas Buana Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam menambahkan bahwa alokasi lahan di wilayah laut yang disinggung Menteri ATR Kepala BPN tersebut terjadi antara tahun 2002 hingga 2015. Lokasinya tersebar di dua area strategis yakni sepanjang pesisir Teluk Tering hingga Baloi dan Jodoh yang direncanakan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Waterfront City serta kawasan Marina hingga Water Treatment Plant WTP Tanjung Pinggir.
"Kawasan-kawasan itu nantinya akan kami revitalisasi dengan konsep yang baru. Karena itu seluruh alokasi yang pernah diterbitkan akan diverifikasi terlebih dahulu agar penataan kawasan dapat berjalan sesuai regulasi dan rencana pengembangan Batam," pungkas Harlas.
