zonamerahnews – Wacana penerapan skema bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) kembali mengemuka di berbagai daerah di Indonesia. Ini bukan sekadar tren baru, melainkan respons cepat pemerintah daerah terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota kini ramai-ramai menyiapkan atau bahkan telah menerapkan sistem WFH demi menghemat konsumsi energi.
Konflik di kawasan Teluk, terutama setelah serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, telah menciptakan ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia. Blokade di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak global, menyebabkan harga minyak mentah terus melonjak tajam sejak akhir Februari lalu. Kondisi ini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi penghematan energi, dan WFH menjadi salah satu opsi strategis untuk menekan penggunaan BBM.
DKI Jakarta Siap Ikuti Arahan Pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu yang menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan WFH. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa kebijakan ini disiapkan guna menanggapi dinamika geopolitik yang berdampak langsung pada pasokan dan harga BBM. Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI akan mengambil langkah selaras dengan arahan dari Pemerintah Pusat. "Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM," ujar Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Tangerang Terapkan WFH 50 Persen untuk ASN Non-Pelayanan
Tak hanya Ibu Kota, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga bergerak cepat. Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, mengungkapkan rencana penerapan WFH bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Kebijakan teknisnya sedang dirumuskan dan akan segera diumumkan. Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah tetap diwajibkan melakukan absensi dua kali, yakni saat masuk kerja pukul 07.30 WIB dan saat pulang kerja pukul 16.00 WIB. "Presiden telah memberikan pernyataan agar kita melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, kita akan segera merumuskan terkait kebijakan WFH ini," kata Maesyal.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi seluruh ASN. Pegawai yang bertugas di garda depan pelayanan langsung ke masyarakat, seperti ASN di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, serta petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetap bekerja secara normal atau 100 persen di kantor. "ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap 100 persen seperti biasa karena menjalankan tugas ke wilayah dan masyarakat," tegasnya.
Jawa Timur Pilih WFH Setiap Hari Rabu
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lebih dulu mengambil langkah konkret. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memutuskan penerapan WFH bagi para ASN selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Hari Rabu. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan konsumsi BBM. "Mulai minggu depan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya pada hari Rabu," jelas Khofifah di Surabaya.
Pemilihan hari Rabu ini bukan tanpa alasan. Khofifah sengaja menghindari WFH pada hari Jumat untuk mencegah adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung. "Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," ujarnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan energi global. Skema WFH diharapkan mampu menjadi solusi efektif untuk menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian harga dan pasokan, sekaligus menjadi bukti adaptasi birokrasi terhadap kondisi geopolitik yang dinamis.
