zonamerahnews.com – Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Habiburokhman akhirnya angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Langkah hukum ICW yang menuding adanya pelanggaran prosedur formal dalam penyusunan undang-undang tersebut dijawab dengan sikap tenang namun tegas oleh politisi Gerindra ini.
Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik yang datang dari masyarakat. Meski demikian ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi telah dijalankan dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku.

Terkait tudingan bahwa naskah rancangan undang-undang tersebut disembunyikan dari publik Habiburokhman membantah keras hal itu. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut sebenarnya sudah bisa diakses secara bebas melalui situs resmi Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu seluruh rangkaian pembahasan mulai dari audiensi hingga rapat pleno pengesahan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Menanggapi alasan mengapa ICW tidak dilibatkan dalam proses diskusi Habiburokhman mengungkapkan bahwa pihaknya mengutamakan pihak yang secara proaktif mengajukan diri sebagai narasumber. Dari puluhan pihak yang mendaftar hampir seluruhnya telah berhasil diakomodasi dalam rapat pembahasan.
Ia menambahkan bahwa ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam rapat dengar pendapat maupun mengirimkan masukan secara tertulis. Menurutnya akan menjadi tindakan yang tidak adil jika DPR mengundang pihak yang tidak mendaftar sementara banyak elemen masyarakat lain yang sudah mengantre untuk memberikan kontribusi pemikiran.
Sebelumnya ICW telah resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke MKD. Langkah ini diambil karena dugaan pelanggaran etik terkait transparansi naskah RUU Perampasan Aset yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis lalu.

