zonamerahnews.com – Polemik panas mengenai "Pasal Gibran" yang sempat mengguncang panggung politik kini memasuki babak baru yang krusial. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara mengejutkan mengambil langkah tegas dengan menggabungkan empat laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait isu tersebut ke dalam satu rangkaian persidangan tunggal.
Keputusan besar ini diambil menyusul adanya kemiripan substansi dan pihak yang diadukan dalam keempat perkara tersebut. Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk efisiensi karena pokok aduan yang diajukan memiliki irisan yang sangat kuat. Langkah ini menjadi respons langsung atas dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan presiden.

Rangkaian persidangan yang dinanti publik ini dijadwalkan berlangsung dalam empat agenda intensif. Proses hukum akan dimulai dengan mendengarkan aduan dan jawaban para pihak, diikuti dengan pemeriksaan saksi serta alat bukti, hingga pendalaman keterangan yang mendalam. Jadwal krusial ini telah ditetapkan pada tanggal 23 November, 24 November, 25 November, hingga puncaknya pada 1 Desember mendatang.
Dari total lima aduan yang masuk ke meja DKPP, empat di antaranya dinyatakan lolos verifikasi materiil dan resmi menjadi perkara hukum. Para pelapor mencakup berbagai pihak, mulai dari individu hingga perwakilan yayasan keadilan. Sementara itu, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
Kasus ini bermula dari ketidakpuasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Meski MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun isu mengenai bukti pendidikan Gibran tetap menjadi sorotan tajam yang kini harus diuji melalui mekanisme etik di DKPP.

