zonamerahnews.com – Dunia politik tanah air kembali memanas setelah sebuah gugatan mengejutkan mendarat di meja Mahkamah Konstitusi terkait aturan batas usia calon pemimpin bangsa. Seorang aktivis sekaligus pengajar bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub resmi mengajukan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang selama ini menjadi batu sandungan bagi para pemimpin muda.
Dalam permohonan yang terdaftar dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026 tersebut pemohon menantang aturan yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan hasil pemilu. Gugatan ini membawa angin segar sekaligus kontroversi karena mengusulkan agar batas usia minimal diturunkan drastis menjadi hanya 19 tahun saja.

Argumen yang dibangun dalam gugatan ini sangat tajam yakni kepemimpinan tidak boleh hanya diukur dari angka usia biologis semata. Pemohon menegaskan bahwa kapasitas intelektual pengalaman serta integritas moral jauh lebih krusial dalam menentukan kualitas seorang pemimpin negara. Menurutnya pembatasan usia yang kaku justru berisiko menutup pintu bagi warga negara potensial yang memiliki kemampuan luar biasa namun terbentur aturan umur.
Lebih lanjut pemohon menyoroti tren global di mana banyak negara memberikan ruang luas bagi pemimpin muda untuk memegang kendali nasional. Ia mengusulkan agar syarat usia 19 tahun dapat diterima asalkan calon tersebut mampu membuktikan kecakapan melalui standar ketat seperti kejujuran integritas moral kecerdasan intelektual hingga kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana.
Melalui petitumnya pemohon meminta MK mengubah tafsir aturan tersebut agar tidak lagi bersifat tunggal. Ia berharap MK menyatakan bahwa frasa usia 40 tahun bertentangan dengan konstitusi jika tidak dimaknai secara luas termasuk memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia minimal 19 tahun namun memiliki kualitas intelektual dan komitmen kuat terhadap Pancasila serta NKRI.

