zonamerahnews.com – Dunia kepolisian tanah air tengah mengalami transformasi besar dalam mekanisme penegakan disiplin internal. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi merilis Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan pada aturan kode etik profesi. Salah satu poin paling mencolok dalam regulasi baru ini adalah diperbolehkannya pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP melalui metode daring atau secara elektronik.
Melalui Pasal 59 ayat 2 dalam aturan tersebut, terduga pelanggar kini memiliki opsi untuk mengikuti persidangan tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Namun, penggunaan teknologi ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena wajib mendapatkan lampu hijau atau persetujuan dari Ketua Majelis KKEP terlebih dahulu. Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam proses hukum internal Polri tanpa mengurangi esensi keadilan.

Selain soal digitalisasi sidang, aturan ini juga memperketat komposisi majelis hakim etik. Dalam Pasal 42, dijelaskan bahwa struktur majelis yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota harus memiliki kualifikasi pangkat yang sangat spesifik. Pangkat para hakim etik ini diatur harus setingkat lebih tinggi, setara, atau paling jauh hanya terpaut dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar guna menjaga objektivitas persidangan.
Perubahan aturan ini menjadi sangat krusial mengingat Polri tengah menghadapi badai kasus besar yang melibatkan petinggi organisasi. Fokus perhatian publik kini tertuju pada jadwal sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkkan pekan depan. Ia terseret dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini tergolong sangat serius karena melibatkan empat jenderal aktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit, nama-nama besar seperti Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi juga masuk dalam daftar tersangka terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan KUHP. Skandal ini bahkan berkembang hingga ke ranah penyidikan dugaan tindak pidana makar oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Berdasarkan hasil penyelidikan, penyadapan ilegal ini tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga merambah ke tokoh-tokoh penting lainnya seperti menteri, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Dampak dari kasus ini pun sudah mulai terasa dengan dijatuhkannya sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat atau PTDH terhadap beberapa perwira tinggi yang terlibat.

