zonamerahnews.com – Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru yang memanas. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara tegas mendesak agar seluruh rangkaian persoalan ini diselesaikan hingga ke akar-akarnya guna menghindari preseden buruk bagi tata kelola negara di masa depan.
Mahfud MD menekankan bahwa penyelesaian ini bukan sekadar urusan sentimen politik terhadap lembaga negara, melainkan demi tegaknya supremasi hukum. Ia menyoroti perlunya pemberian sanksi hukum yang nyata terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tidak ada lagi celah bagi oknum untuk memanipulasi aturan demi kepentingan tertentu.

Langkah tegas ini didasari oleh fakta hukum yang telah muncul dari dua lembaga tinggi negara. Mahfud merujuk pada hasil pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dianggap telah menyajikan fakta yang tidak terbantahkan atau notoire feiten. Menurutnya, jika rangkaian peristiwa ini terbukti dilakukan secara sengaja, maka penegakan hukum adalah harga mati untuk menjaga keadaban demokrasi.
Lebih lanjut, Mahfud memberikan lampu hijau terhadap laporan masyarakat yang telah dilayangkan ke Mabes Polri. Ia menilai indikasi tindak pidana dalam kasus ini sudah cukup kuat untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Hal ini penting dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi oknum yang berani menyalahgunakan wewenang di instansi pemerintah untuk mengeluarkan dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Ketegangan ini mencuat setelah adanya putusan MK yang menyebut tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait ijazah atau sertifikat luar negeri milik Gibran yang setara dengan jenjang SMA sesuai mandat UU Pemilu. Kondisi ini diperparah dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

