zonamerahnews.com – Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI memicu gelombang tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, pengunduran diri yang disampaikan secara resmi kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto ini membawa konsekuensi logis berupa deretan fasilitas negara yang tetap melekat pada dirinya. Meski tidak lagi menjabat, status mantan wakil presiden memberikan hak istimewa yang telah diatur ketat dalam undang-undang.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, Gibran dipastikan akan menerima uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji terakhirnya. Jika merujuk pada aturan gaji pejabat negara, estimasi dana pensiun yang akan mengalir ke rekeningnya mencapai angka Rp20.160.000 setiap bulannya. Namun, angka tersebut hanyalah puncak gunung es dari segala kemewahan yang akan ia nikmati sebagai mantan orang nomor dua di Indonesia.
Selain aliran dana rutin, negara juga wajib menanggung biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan listrik, air, hingga layanan telepon. Tak hanya itu, aspek kesehatan pun menjadi jaminan penuh dari pemerintah, di mana seluruh biaya perawatan medis bagi Gibran beserta keluarganya akan ditanggung oleh negara.
Kemewahan tidak berhenti di situ saja karena ia juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak lengkap dengan segala perlengkapannya. Mobilitas mantan wakil presiden pun tetap terjamin dengan adanya penyediaan kendaraan dinas beserta pengemudi khusus. Untuk mendukung aktivitas kesehariannya, negara bahkan memberikan jatah staf yang terdiri dari pegawai negeri sipil.
Meski daftar fasilitas ini terlihat sangat panjang, ada aturan main yang ketat. Seluruh hak istimewa tersebut baru akan cair pada bulan berikutnya setelah proses pemberhentian dinyatakan selesai secara hormat. Selain itu, segala fasilitas ini bisa dicabut seketika jika yang bersangkutan kembali menjabat atau jika terjadi kondisi tertentu sesuai regulasi yang berlaku.
